Fraksi Madani Sebut Capaian Kinerja Pemkot Serang di Bawah 50 Persen

SERANG– Kinerja Pemkot Serang selama periode 2013-2018 disoroti oleh Fraksi Madani yang terdiri dari PPP dan PKS, dari hasil Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ), tercatat kinerja Pemkot Serang banyak yang di bawah 50 persen.
Selain itu juga, banyaknya ruang kelas rusak yang mencapai angka 66 persen dirasa menunjukan tidak tercapainya misi Pemkot Serang periode 2013-2018 ini. Hal tersebut juga terlihat dari anggaran rehab pendidikan yang rendah.
“Dalam catatan ini perlu secara tegas mengulas tentang sejauh mana pencapaian visi misi yang telah disusun Wali Kota Serang untuk satu periode, misal pada aspek misi pembangunan dan peningkatan infrastruktur. Melihat pencapaian target kinerja dinas terkait masih dibawah 50 persen,” kata Ketua Fraksi Madani, Iyus Gusmana dalam dokumen Pemandangan Fraksi Madani terhadap LKPJ AMJ 2013-2018 Kota Serang, Kamis (2/8/2018).
Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan kinerja yang belum optimal, dimana masih terdapat jalan yang rusak, kemacetan dan permasalahan infrastruktur lainnya.
Capaian kinerja yang di bawah 50 persen juga ternyata terlihat di pelaksanaan urusan desentralisasi, pencapaian target Pemkot Serang, khususnya terkait penyelenggaraan urusan wajib masih di bawah 50 persen.
“Kita perlu memberikan catatan mendalam tentang pencapaian target tersebut,” ucapnya.
Selanjutnya, disoroti pula terkait capaian kinerja untuk misi Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan, dimana hasil data yang ada menunjukkan lebih dari 50 persen uang kelas SD Kota Serang rusak, dan anggaran rehab pendidikan hanya mencapai 2 persen.
“Sebagaimana data dari Kementerian Pendidikan, sekitar 66 persen ruang kelas SD di Kota Serang rusak, sedangkan anggaran rehab sendiri hanya mencapai Rp. 9 miliar per tahun, atau hanya 2,44 persen dari Belanja Pendidikan,” ujarnya.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, perlu diberikan analisis bukan hanya pada satu aspek saja, namun secara menyeluruh. Hal ini untuk memastikan, pengelolaan keuangan daerah memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
“Pada rekomendasi dan catatan, kita perlu memberikan analisis bukan hanya pada kebijakan di bidang pendapatan daerah (revenue policy) tapi juga pada kebijakan belanja dan pembiayaan. sejauh mana belanja daerah berpengaruh langsung terhadap kepentingan masyarakat Kota Serang,” ucapnya.
Ketua Pansus LKPJ, Iis Ismail menyatakan, dalam hasil kajian pansus memang ditemukan beberapa target yang belum capaiannya belum memuaskan, “Ini nanti kedepannya, harus ditekankan dalam perencanaan terkait maksud dan tujuan perencanaan dan penganggarannya,” jelas Iis.
Dengan kinerja yang masih dibawah 50 persen, Iis mengaku optimis akan dapat dimaksimalkan untuk sisa 5 bulan kedepan nanti.
“Kita masih ada waktu untuk mengejar target yang belum tercapai,” ujarnya.(Dhe/Red)