CILEGON — Proses pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kota Cilegon yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandy.
Jabatan tertinggi dalam karier Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut saat ini diperebutkan oleh lima pejabat pimpinan tinggi pratama, yakni Hayati Nufus, Tb Heri Mardiana, Ahmad Aziz Setia Ade Putera, Dana Sujaksani, dan Ahmad Jubaedi. Kelimanya telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan wawancara.
Menanggapi proses tersebut, Fauzi meminta Wali Kota Cilegon agar mempertimbangkan secara matang sosok yang akan dipercaya mengisi jabatan Sekda definitif.
“Yang pertama adalah dia yang mengerti birokrasi dan pemerintahan. Itu pasti. Kedua, mengerti terkait dengan anggaran. Ketiga, memahami program-program pemerintah pusat yang menjadi prioritas dan mungkin ada efeknya ke daerah terkait anggaran,” kata Fauzi, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, kemampuan memahami dan mengelola postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu syarat utama. Sebab, Sekda juga akan menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Fauzi menilai literasi anggaran menjadi aspek yang sangat penting mengingat persoalan fiskal masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Cilegon.
“Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah bagaimana kemampuan dia dalam memahami soal anggaran. Karena memang kita melihat ada beberapa undang-undang terkait belanja pegawai, di mana spesifikasinya belanja pegawai harus diturunkan,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Fauzi, Ketua TAPD juga harus mampu memimpin jajarannya dalam mencari berbagai inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kemudian, sebagai sosok yang juga akan menjadi Ketua TAPD ini harus mampu memimpin bawahannya untuk mencari inovasi dalam rangka peningkatan PAD. Dia mengerti terkait dengan ekonomi. Intinya, seorang yang cakap dalam memahami anggaran,” sambungnya.
Fauzi mengungkapkan, penekanan terhadap kemampuan pengelolaan anggaran bukan tanpa alasan. Menurutnya, DPRD pernah menemukan persoalan dalam pembahasan target pendapatan daerah yang dinilai kurang realistis.
“Pernah kita bicara soal target pajak BPHTB sekitar Rp200 miliar pada 2027. Saat itu yang menjadi pertanyaan kita di Banggar, apakah itu realistis dan bisa tercapai? Mengingat prognosis 2026 selama satu semester masih di angka 10 persen. Ini 2027 mau memasang target Rp200 miliar. Ketua TAPD optimistis, Kepala BPKPAD juga awalnya optimistis, tapi setelah kita kulik lagi justru malah keberatan,” ungkapnya.
Selain kompetensi di bidang anggaran, Fauzi juga menekankan pentingnya rekam jejak para kandidat Sekda. Menurutnya, prinsip clean and clear tidak boleh hanya menjadi formalitas dalam proses seleksi.
Ia mengakui masing-masing calon memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri. Namun, sosok yang terpilih harus mampu menjadi teladan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
“Clean and clear perlu. Tidak ada catatan rekam jejak yang negatif. Karena memang figur yang dibutuhkan adalah yang mencerminkan seorang pemimpin. Bisa jadi contoh,” tutupnya.
Penulis: Maulana
Editor: Usman Temposo