LEBAK – Evaluasi kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tujuannya adalah sebagai wujud nyata komitmen antara bupati dan pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan intregitas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
Untuk itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) bersama Pemerintah Daerah Lebak menggelar Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (SAKIP) bertempat di Hotel Holiday In Bandung, Selasa (24/9/2019).
Dalam paparannya Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, Dan Pengawasan Kemenpan RB Ummu Nur Hanifah, mengatakan bahwa SAKIP pada dasarnya merubah mindset dalam pola kerja yang awalnya memiliki pola kerja biasa berubah orientasinya kepada output atau hasil sehingga memiliki arah dan tujuan jelas dalam setiap program pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
“Lebak memiliki pemimpin yang inspiratif dan aparatur yang cepat dan solid ini menjadi modal utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi ke depannya” Ungkap Ummu Nur Hanifah melalui siaran tertulis.
Sementara itu dalam sambutannya Bupati Lebak, Iti Octavia mengatakan nilai SAKIP Pemkab Lebak terus mengalami perubahan atau peningkatan, dimana pada tahun 2016 mendapat nilai 60,71 dengan predikat “B’, tahun 2017 nilai 70,07 predikat “BB” dan tahun 2018 kemarin mendapat nilai 74,15 dengan predikat “BB”.
Bupati kembali menjelaskan peningkatan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh aparatur untuk membangun komitmen dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemkab Lebak.
“Melalui SAKIP diharapkan Pemerintah Kabupaten Lebak menjadi pemerintah yang akuntabel, terukur yaitu pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran,” ujar Bupati.
(Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
