SERANG – Pemerintah Provinsi Banten mewacanakan penyediaan bus antar-jemput bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya efisiensi energi. Opsi mewajibkan pegawai menggunakan transportasi umum dinilai belum sepenuhnya efektif, terutama karena keterbatasan akses menuju kawasan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Ai Dewi Suzana, mengatakan bahwa penggunaan angkutan umum masih terkendala trayek yang belum menjangkau KP3B secara optimal. Menurutnya, komunikasi awal dengan Dinas Perhubungan telah dilakukan untuk menjajaki kemungkinan penyediaan bus khusus pegawai. Namun, rencana tersebut masih sebatas wacana dan menunggu persetujuan pimpinan.
“Sudah sempat komunikasi dengan Dishub untuk menyiapkan bus. Jika disetujui pimpinan, sepertinya ini akan menjadi langkah yang baik,” ujar Ai, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan, skema rute yang sempat dibahas antara lain menghubungkan sejumlah titik seperti Cinanggung, Ciceri, Kebon Jahe hingga KP3B, serta dari wilayah Kepandean. Selain mendukung efisiensi energi, penggunaan transportasi bersama juga dinilai berpotensi memberikan dampak positif bagi kesehatan pegawai.
“Ini juga bagus untuk kesehatan, karena mendorong pegawai lebih banyak bergerak,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Banten, Tri Nurtopo, menegaskan bahwa realisasi program tersebut sepenuhnya bergantung pada keputusan pimpinan, termasuk terkait penganggaran operasional.
“Saya menunggu arahan pimpinan, karena ini merupakan kebijakan strategis,” kata Tri.
Ia menyebutkan, pembahasan saat ini masih dalam tahap awal dan belum menyentuh perhitungan teknis secara rinci, termasuk soal anggaran. Salah satu aspek penting yang perlu dipastikan adalah sumber pembiayaan operasional, terutama untuk bahan bakar minyak (BBM).
“Anggaran harus dihitung terlebih dahulu, termasuk biaya operasional seperti BBM. Itu yang perlu dipastikan,” jelasnya.
Tri memperkirakan, jika program ini direalisasikan, rute layanan kemungkinan akan difokuskan dari wilayah barat dan timur menuju KP3B.
“Perkiraan awal, akan ada dua lintasan utama, dari arah barat dan timur menuju KP3B,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa perhitungan kebutuhan operasional, khususnya terkait BBM, menjadi faktor krusial sebelum kebijakan tersebut dapat dijalankan.
“Yang jelas, operasional BBM harus menjadi perhatian utama,” pungkasnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Usman Temposo