SERANG– Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax mendorong Pemerintah Provinsi Banten memperkuat pola kerja berbasis digital. Mobilitas aparatur dibatasi dan rapat secara virtual semakin diutamakan untuk menekan biaya operasional.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi mengatakan kenaikan harga BBM memang berdampak terhadap operasional pemerintahan. Namun, menurut dia, dampaknya relatif terbatas karena kebijakan efisiensi perjalanan dinas telah diterapkan sebelumnya.

“Ada sih dampaknya, walaupun mungkin gak besarnya,” kata Deden, Kamis (11/6/2026).

Deden menjelaskan anggaran bahan bakar kendaraan dinas disusun berdasarkan nilai rupiah. Karena itu, kenaikan harga BBM menyebabkan volume bahan bakar yang dapat dibeli dengan anggaran yang sama menjadi lebih sedikit.

Kendati demikian, kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitas organisasi perangkat daerah (OPD). Menurut dia, sebagian besar OPD telah memangkas kegiatan perjalanan dinas dan mengandalkan teknologi untuk menunjang koordinasi pekerjaan.

“Sebab, sebagian besar OPD sudah mengurangi aktivitas perjalanan dinas dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung koordinasi kerja,” katanya.

Ia menuturkan rapat virtual dan komunikasi melalui telepon kini menjadi sarana utama dalam menjalankan tugas pemerintahan. Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk agenda tertentu yang mengharuskan kehadiran secara langsung.

“Sebetulnya teman-teman di OPD sudah jarang pergi, jadi tidak masalah,” ujarnya.

Menurut Deden, langkah efisiensi yang telah dijalankan tersebut membuat kinerja pemerintahan tetap berjalan efektif meski harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan.

“Kan kita juga sebelumnya sudah memangkas perjalanan dinas, jadi gak kemana-mana juga. Jadi bisa zoom, telpon, kecuali undangan,” katanya.

Penulis: Audindra Kusuma
Editor: