SERANG – Sejalan dengan misi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yaitu membangun dan menciptakan Infrastruktur, bank bjb berperan aktif mendukung percepatan program pembangunan di Banten melalui bjb Pinjaman Daerah. Bjb Pinjaman Daerah ditujukan untuk mendanai kegiatan proyek-proyek infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah Banten yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Hal itu dikatakan Suartini, Direktur Konsumer dan Ritel bjb saat menyampaikan sambutan pada acara sosialisasi bjb Pinjaman Daerah untuk Kepala Daerah dan Jajarannya di wilayah Provinsi Banten di Aula Pendopo Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (27/11/2019).
Ia menjelaskan bjb Pinjaman Daerah ditujukan untuk mendanai kegiatan proyek – proyek infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Target market bjb Pinjaman Daerah ditujukan untuk pemerintah daerah maupun badan usaha yang memenuhi ketentuan persyaratan. Bjb Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah terbagi menjadi 3 klasifikasi berdasarkan jangka waktu.
Pertama jangka pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan.
“Pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas,” ujarnya.
Kemudian, jangka menengah merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah di daerah yang bersangkutan.
“Pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah,” terangnya.
Lalu jangka panjang, jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
“Pinjaman ini diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
Ia menambahkan pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan menghasilkan penerimaan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut.
Lalu, menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa Penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
” Keuntungan yang sangat menarik bagi daerah – daerah yang bergabung dengan bank bjb selain mendapat keuntungan dari segi pembiayaan infrastruktur maupun investasi bagi daerahnya tetapi juga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah itu sendiri,” imbuhnya.
(Dhe/Red)