Beranda Olahraga Dua Sengketa Atlet Masuk Meja Dewan Hakim Porprov Banten

Dua Sengketa Atlet Masuk Meja Dewan Hakim Porprov Banten

Suasana Persidangan pemeriksaan sengketa olahraga PTMSI yang diajukan oleh koni Kabupaten Tangerang. (Rizki)

TANGERANG SELATAN – Dua sengketa keabsahan atlet dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 resmi masuk ke meja Dewan Hakim. Pengaduan tersebut diajukan kontingen Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak terkait atlet cabang olahraga tenis meja dan bola voli pasir.

Ketua Dewan Hakim Porprov VII Banten 2026, Mohammad Bayuni, mengatakan sengketa pertama diajukan KONI Kabupaten Tangerang. Persoalan tersebut berkaitan dengan atlet tenis meja bernama Gusti yang meminta tetap diperbolehkan bertanding.

“Dia ingin atletnya atas nama Gusti itu tetap dipertandingkan,” kata Bayuni saat ditemui di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Senin (16/11/2026).

Dalam perkara ini, KONI Kabupaten Tangerang bertindak sebagai pemohon. Sementara pihak termohon adalah PP Porprov Bidang Keabsahan dan Pertandingan serta Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) Porprov.

Sengketa kedua diajukan KONI Kabupaten Lebak terkait atlet bola voli pasir. Persoalan muncul setelah dewan hakim cabang olahraga mendiskualifikasi atlet kontingen Lebak karena dugaan berasal dari Jawa Barat.

“Indikasi bahwa itu atlet Jawa Barat. Indikasi ya, nanti kan diputuskan sama majelis hakimnya,” ujar Bayuni.

Bayuni menjelaskan, Dewan Hakim memiliki kewenangan menangani pengaduan terkait sengketa olahraga selama penyelenggaraan Porprov. Persoalan yang ditangani antara lain menyangkut keabsahan atlet hingga pelaksanaan pertandingan.

Kontingen yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan Porprov. Khusus sengketa keabsahan atlet, laporan dapat diajukan jika terdapat dugaan atlet tidak memenuhi persyaratan domisili atau ketentuan mutasi.

Menurut Bayuni, kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) tidak otomatis menggugurkan dugaan pelanggaran keabsahan atlet. Pihak yang mengajukan keberatan tetap memiliki hak melaporkan apabila disertai bukti yang kuat.

Baca Juga :  224 Pesilat Berlaga di POPDA XI Banten 2024 yang Digelar Kota Tangerang

“Ketika nanti ada salah satu yang komplain atau melaporkan, ya sah saja ketika dia punya bukti kuat bahwa atlet ini tidak ada proses mutasinya, mutasinya tidak ada satu tahun,” jelasnya.

Bayuni mengungkapkan, sekitar delapan pihak telah berkonsultasi terkait dugaan ketidakabsahan atlet. Namun, tidak semua konsultasi tersebut berlanjut menjadi pengaduan resmi ke Dewan Hakim.

“Kalau yang konsultasi sudah banyak, ada sekitar delapanlah ke saya,” tandasnya.

Sementara itu, pembacaan putusan sengketa atlet tenis meja Kabupaten Tangerang ditunda hingga Selasa (17/11/2026). Majelis hakim masih membutuhkan waktu untuk mengkaji bukti dan dasar hukum yang disampaikan kedua pihak.

Penundaan tersebut juga dilakukan setelah muncul perbedaan pendapat di antara anggota majelis terkait sejumlah pertimbangan hukum. Majelis perlu menelaah kembali peraturan Porprov, dokumen bukti, serta ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebelum menjatuhkan putusan.

Penulis: M Rizki
Editor: Usman