Beranda Hukum Dua Kecamatan Ini Disinyalir Rawan Konflik saat Pilkades Serentak

Dua Kecamatan Ini Disinyalir Rawan Konflik saat Pilkades Serentak

Kapolres Pandeglang AKBP Hamam Wahyudi. (IST)

PANDEGLANG – Polres Pandeglang mulai memetakan daerah rawan konflik saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dari pengamatan sementara ada 2 kecamatan yang disinyalir rawan terjadi konflik yakni Kecamatan Labuan dan Kecamatan Panimbang.

Kapolres Pandeglang, AKBP Hamam Wahyudi mengatakan selain 2 kecamatan tadi, hal yang dimungkinkan terjadinya konflik saat Pilkades adalah daerah yang calon Kadesnya sedikit.

“Dari 207 desa yang mengikuti Pilkades potensi konfliknya itu di daerah Panimbang, Labuan dan peserta Pilkades yang hanya 2 orang atau 3 orang bukan yang banyak pesertanya, malah yang banyak pesertanya itu tidak terlalu berpotensi,” jelas Hamam, Kamis (17/6/2021).

“Nanti DPMPD mengumumkan (jumlah peserta), nah peserta yang jumlahnya sedikit itu termasuk yang rawan. Kenapa dibilang rawan karena kalau dua orang agak kisruh nih, kalau lima orang malah tenang kami tapi tidak underestimate,” sambungnya.

Menurutnya, untuk mengantisipasi terjadinya potensi konflik dari panitia pemilihan harus bersikap netral dan adil sebab jika panitia tidak netral bisa menimbulkan bahaya. Selain itu, dari pihak kepolisian juga nantinya akan memberikan pengamanan ekstra pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan konflik.

Rencananya, untuk personel yang bakal diterjunkan melakukan pengamanan ada sekitar 1500 personel gabungan dari TNI dan Polri. Mereka akan melakukan pengamanan mulai dari tahapan, saat pemilihan hingga selesai pemilihan.

“Penebalan keamanan wajib tapi personel kami tidak cukup jadi nanti akan dibantu oleh BKO dari Polda Banten dan Kodim Pandeglang,” ucapnya.

Sedangkan tahapan yang rawan terjadinya konflik itu pada saat penetapan calon, saat kampanye dan sehari sebelum pemilihan.

“Yang perlu diantisipasi pada saat panitia mengumumkan hasil Balon (Bakal Calon), saat kampanye, menjelang pemungutan suara dan malam hari pemungutan suara atau serangan pajar karena serangan pajar macam-macam ada yang teror atau money politics,” ungkapnya.

Hamam juga menambahkan, untuk pola pengamanan yang nantinya akan digunakan yakni membagi personel di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing desa.

“Itu tergantung pola ada beberapa pola, kalau daerah rawan minimal 1 personel mengamankan 2 TPS dengan dibantu 2 orang Linmas, kalau yang tidak terlalu rawan itu anggotanya 2 orang dan Linmas 4 orang untuk 4 sampai 5 TPS,” tutupnya. (Med/Red)