SERANG – Musyawarah Daerah (Musda) IX Real Estate Indonesia (REI) DPD Banten tak sekadar memilih ketua baru periode 2027–2029. Forum di Hotel Aston Serang, Senin (26/10/2026), juga menyoroti persoalan yang menghambat industri perumahan, mulai dari kebijakan perlindungan lahan sawah hingga akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian.
Dua kandidat bersaing memperebutkan kursi Ketua DPD REI Banten, yakni Chin Finddy Wong yang menjabat sekretaris DPD REI Banten dan Boy, Ketua Komisariat DPD REI Tangerang.
Ketua DPD REI Banten periode 2023–2026, Roni H Adali, berharap pemimpin baru mampu memperkuat organisasi sekaligus menjawab persoalan yang membelit para pengembang.
Menurutnya, REI membutuhkan figur berintegritas, berpengalaman, dan mampu mengayomi anggota di tengah tantangan bisnis properti yang semakin berat.
“Pemimpin ke depan harus bisa menjalankan amanah, mengayomi dan melayani anggota, mempunyai integritas, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi anggota,” kata Roni.
Ia juga menyoroti target penyediaan rumah bagi MBR yang masih menghadapi berbagai hambatan. Menurutnya, pengembang tidak bisa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. REI membutuhkan dukungan pemerintah daerah, perbankan, BP Tapera, dan pemangku kepentingan lainnya.
Roni meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi agar pengembang dapat mengejar target penyediaan rumah hingga akhir tahun.
“Kita harus bekerja bersama-sama dengan para pemangku kepentingan di ekosistem perumahan, termasuk Tapera dan pemerintah daerah, baik bupati maupun wali kota. Waktunya tinggal dua bulan lagi, tetapi kita tetap optimistis dan harus semangat,” ujarnya.
Roni mengungkapkan, kebijakan perlindungan lahan sawah dan ketahanan pangan turut menghambat sejumlah proyek perumahan.
Beberapa pengembang kesulitan melanjutkan proyek karena persoalan lahan. Di sisi lain, kebijakan perbankan yang semakin ketat dan kondisi ekonomi nasional menambah tekanan terhadap industri properti.
Ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi persoalan tersebut agar pembangunan perumahan tidak tersendat.
“Kami berharap pemerintah pusat bisa melihat persoalan ini agar industri perumahan dapat bergerak kembali dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni menegaskan, pengembang merupakan mitra strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
Namun, ia mengingatkan pengembang agar tidak mengabaikan aturan tata ruang, perlindungan lahan pertanian, dan tanggung jawab terhadap lingkungan permukiman.
Menurut Andra, pembangunan perumahan tanpa perencanaan yang matang dapat memicu alih fungsi lahan pertanian serta meninggalkan persoalan fasilitas umum dan infrastruktur lingkungan. Jika pengembang tidak menuntaskan kewajibannya, pemerintah berpotensi menanggung beban penyelesaian masalah tersebut.
“Penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah tentu harus mengikuti regulasi yang ada,” kata Andra.
Ia meyakini pengembang yang bertanggung jawab dapat membantu pemerintah memperluas akses hunian di Banten. Karena itu, ia meminta REI menjaga komitmen terhadap kualitas bangunan dan keberlanjutan lingkungan.
“Saya yakin dan percaya teman-teman REI adalah pengembang yang bertanggung jawab sehingga patut kita jadikan mitra untuk mengejar target ketersediaan rumah di Provinsi Banten,” ujarnya.
Selain menyoroti tantangan industri properti, Andra memaparkan upaya pemerintah memperbaiki kualitas hunian warga melalui program rumah tidak layak huni (RTLH).
Ia menyebut pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk melalui dukungan program pemerintah pusat dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), telah memperbaiki hampir 12.000 unit RTLH di Banten sepanjang 2026.
Andra menilai capaian tersebut perlu diikuti penguatan kolaborasi antara pemerintah dan pengembang. Ia juga menekankan pentingnya akses pembiayaan agar masyarakat berpenghasilan rendah mampu membeli rumah.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menyediakan dukungan pembiayaan kepemilikan rumah. Tantangannya kini memastikan fasilitas tersebut menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Bagaimana kita mengolaborasikan ini supaya kemudahan-kemudahan yang diberikan Presiden kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah bisa tercapai,” katanya.***