SERANG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menilai peran Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Banten belum maksimal dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS wilayah Banten, Kalimantan Barat, Lampung, Tavip Hermansyah.
Tavip menyampaiakan dari sebanyak 10 juta lebih penduduk di Banten baru sebanyak 8 juta penduduk yang ikut menjadi peserta JKN. Masih 20 persen penduduk belum ikut program JKN.
Jika mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 tahun 2017 Pemerintah Daerah (Pemda) wajib mendaftarkan seluruh penduduknya ke dalam program JKN. “Sekarang kan belum seluruhnya,” kata Tavip ditemui di Kota Serang, Rabu (26/9/2018).
Dari angka sebanyak 8 juta yang telah menjadi peserta JKN, dikatakan Tapiv, sebanyak 6 juta lebih dibiayai APBN melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sedangkan sisanya sebanyak 2 juta mendaftar sebagai peserta JKN mandiri, namun tidak aktif karena menunggak iuran.
“Dibiayai pemerintah pusat. Jadi peran pemerintah daerah itu masih rendah, harusnya mereka mulai melihat peserta yang belum ikut JKN. Minimal melihat angka itu mulai Menghitung anggaran tahun depan,” katanya.
Sebanyak 80 persen peserta JKN yang mendominasi adalah penduduk Tangerang Raya hampir 94 persen, sedangkan seperti Kabupaten Lebak Pandeglang dan Serang masih rendah berkisar sekitar 50-60 persen.
“Selain Pemprov, Pemda kabupaten/kota juga harud melihat ini, karena anggaran kesehatan itu kan harusnya ada paling enggak 10 persen,” katanya. (Dhe/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
