CILEGON – Kemandirian fiskal Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon kembali dipertanyakan. Memasuki penghujung tahun anggaran, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon masih tertahan di angka 65,32 persen atau sekitar Rp677,14 miliar dari target Rp1.036,69 miliar.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 15 November 2026, laju pendapatan Cilegon sejauh ini memang menyentuh 74,78 persen. Namun, angka tersebut dinilai semu karena lebih banyak ditopang oleh kucuran dana transfer pemerintah pusat ketimbang hasil keringat daerah sendiri.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh. Ia menilai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil belum bekerja maksimal menggali potensi yang ada.
”Dari angka ini terlihat jelas kita masih sangat bergantung pada dana transfer. PAD yang seharusnya jadi cerminan kemandirian daerah justru tertinggal. Jangan sampai potensi yang ada di depan mata dibiarkan menguap begitu saja,” tegas Rahmatulloh, Selasa (17/11/2026).
Rapor merah kinerja pendapatan ini terlihat merata di hampir semua sektor. Pos Lain-Lain PAD yang Sah menjadi yang paling anjlok karena baru terealisasi 28,09 persen. Disusul Retribusi Daerah yang baru menyentuh 59,58 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 67,59 persen, serta Pajak Daerah di angka 68,63 persen.
Rahmatulloh menolak jika OPD penghasil hanya menyodorkan laporan angka tanpa evaluasi mendalam. Ia mendesak Pemkot Cilegon membongkar akar masalah seretnya setoran daerah tersebut.
”Buka persoalannya secara terang-benderang. Kenapa bisa seret? Apakah pendataannya yang asal-asalan, penagihan piutangnya mandek, atau pengawasan ke wajib pajak yang lemah? Jangan pakai alasan klasik lagi,” cecarnya.
Selain mengejar piutang pajak dan retribusi yang menunggak, DPRD mendesak Pemkot segera mengamankan sisa Transfer Antar Daerah dari Pemprov Banten senilai Rp34,40 miliar serta menagih sisa setoran dividen BUMD sebesar Rp10 miliar sebelum tutup buku.
Sebagai sanksi pengawasan, Komisi III memastikan rapor merah 2026 ini akan menjadi dasar evaluasi ketat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pendapatan 2027 mendatang.
”Kami tidak mau target PAD hanya manis di atas kertas tapi jeblok saat realisasi. Untuk 2027, setiap OPD harus pasang target berbasis data riil dan strategi yang masuk akal. Kalau mengajukan target, harus siap mempertanggungjawabkannya,” pungkas Rahmatulloh.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin
