CILEGON – DPRD Kota Cilegon meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memanfaatkan momentum seleksi terbuka pejabat Eselon II untuk mengunci komitmen para calon kepala dinas.
Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Masduki, menegaskan para calon pejabat harus menandatangani pakta integritas guna menjamin ketercapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Wali Kota.
Langkah ini dinilai penting di tengah berhembusnya wacana revisi RPJMD akibat isu keterbatasan APBD dan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Masduki menilai Pemkot tidak boleh buru-buru pesimis dan merubah target pembangunan sebelum seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja secara maksimal.
“Di momentum seleksi Eselon II kali ini, bikin pakta integritas dengan para calon yang akan menempati posisi tersebut. Cek siapa yang siap merealisasikan dan mengeksekusi janji-janji politik Wali Kota,” tegas Masduki, Kamis (5/11/2026).
Menurut Masduki, pengisian jabatan Eselon II tidak boleh hanya menjadi formalitas penempatan figur semata. Setiap pejabat yang dilantik harus memiliki komitmen kuat dalam menggolkan program-program prioritas RPJMD, seperti pengentasan pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga optimalisasi anggaran di masing-masing dinas.
“Ini bukan hanya sebatas penempatan orang saja, tetapi bicara soal komitmen menggolkan RPJMD Wali Kota. Ngapain RPJMD disusun kalau di tengah jalan malah direvisi hanya karena OPD-nya tidak maksimal?” cecarnya.
Ia juga mendesak Sekretaris Daerah (Sekda), Aziz Setia Ade Putra selaku Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memperketat evaluasi terhadap kinerja OPD. TAPD diminta memastikan alokasi anggaran benar-benar dialokasikan ke program yang selaras dengan RPJMD, ketimbang program non-prioritas seperti pembangunan fasilitas olahraga yang tidak mendesak.
Selain menuntut komitmen calon pejabat Eselon II, Masduki meminta para kepala OPD kreatif mencari sumber pendanaan alternatif dari pemerintah pusat jika anggaran daerah terbatas, ketimbang menjadikan pemotongan TKD sebagai alasan merubah target RPJMD.
“Jangan pemotongan TKD dijadikan alasan merubah RPJMD. Cari anggaran lain, kan bisa menyodok dari pusat lewat komunikasi ke kementerian terkait. Pejabat baru harus maksimal berkomunikasi ke pusat,” ujarnya.
Masduki menegaskan DPRD Kota Cilegon akan terus mengawal dan menagih komitmen para pejabat daerah hingga akhir masa jabatan Wali Kota.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin