LEBAK – Ketua DPRD Kabupaten Lebak Juwita Wulandari bergerak cepat merespons sorotan terhadap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak sesuai spesifikasi.

Ia mengaku telah menerbitkan surat resmi dan memerintahkan seluruh anggota DPRD turun langsung memantau pelaksanaan program di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Juwita menegaskan, DPRD harus memastikan program unggulan Presiden itu berjalan sesuai pedoman dan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kita ingin kualitas menu MBG dari dapur SPPG memenuhi standar gizi dan sesuai pedoman BGN,” tegas Juwita kepada awak media, Jumat (27/2/2026).

Ia meminta setiap anggota DPRD fokus mengawasi menu yang disiapkan dan didistribusikan dapur SPPG kepada para penerima manfaat.

“Kalau ada masalah atau menu tidak sesuai spesifikasi, laporkan secara resmi. Kita tindak lanjuti,” tegasnya.

Juwita juga mengingatkan pengelola dapur SPPG agar tidak main-main dalam menjalankan program tersebut. Menurutnya, MBG bukan sekadar proyek yang mengejar keuntungan, melainkan amanah yang menyangkut hak masyarakat.

“SPPG harus serius menyajikan menu, jangan asal-asalan. Ini bukan soal profit, tapi tanggung jawab moral kepada publik. Anggaran MBG berasal dari pajak rakyat dan harus dibelanjakan dengan benar,” ujarnya.

Belakangan, menu MBG selama Ramadan menuai keluhan dari sejumlah orang tua di berbagai kecamatan di Kabupaten Lebak.

Mereka menilai menu yang diterima anak-anak tidak sesuai spesifikasi yang dijanjikan. DPRD Lebak kini bersiap memperketat pengawasan agar polemik tersebut tidak berlarut.

Penulis : Sandi Sudrajat
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd