KAB. SERANG – Penanganan bencana yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mendapat kritikan keras dari dari DPRD Kabupaten Serang.
Salah satunya dari Anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi Gerindra, Muhibin.
Ia menyoroti kurangnya koordinasi dan manajemen krisis yang matang dalam menangani darurat bencana di 27 kecamatan di Kabupaten Serang.
Bahkan, Muhibin menilai penanganan bencana yang dilakukan OPD di lingkup Pemkab Serang ‘gagap’.
“Penanganan (bancana banjir dan longsor) saat ini masih terlihat ‘gagap’. Terutama dalam hal sinkronisasi data korban dan pemenuhan kebutuhan logistik yang tepat sasaran,” kata Muhibin, Kamis (29/1/2026) kemarin.
Muhibin mengatakan, pentingnya basis data yang komprehensif, khususnya dalam penanganan bantuan logistik yang didasari pada perhitungan konkret.
“Seperti jumlah jiwa dan KK (kepala keluarga, red) yang terdampak di setiap desa. Klasifikasi usia, agar bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan, misalnya, balita membutuhkan bantuan khusus, bukan sekadar mie instan atau beras,” katanya.
Selain itu, dirinya juga tak melihat adanya estimasi durasi banjir untuk menghitung kecukupan stok logistik selama masa darurat.
Untuk itu, politisi Gerindra itu meminta OPD untuk bergerak menyusun strategi penanganan bencana baik jangka pendek dan panjang.
Di mana, untuk strategi penanganan darurat jangka pendek dilakukan secara kolektif dengan melibatkan semua pihak baik partai politik, pengusaha, dan masyarakat, tanpa terhambat masalah anggaran.
“Untuk jangka panjang, seperti investasi alat. Kita juga meminta OPD teknis untuk memiliki alat sendiri seperti ekskavator dan mobil pompa untuk percepatan penanganan teknis tanpa harus menunggu proses pengadaan yang lama,” ungkapnya.
Menurut Muhibin, koordinasi antar pemerintah dari mulai kabupaten, provinsi dan kementerian harus ditingkatkan, khususnya terkait normalisasi sungai yang menjadi pemicu banjir, sesuai kewenangannya.
Ia menegaskan, dalam penanganan bencana tidak ada lagi ego sektoral.
“Dalam penanganan baniir tidak ada lagi ego sektoral, harus komprehensif dan terkoordinasi dengan baik. Saya juga meminta BPBD perlu meningkatkan manajemen krisisnya agar tidak hanya terlihat bekerja keras, tetapi juga bekerja secara sistematis dan efektif,” ujarnya.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah