CILEGON — DPRD Kota Cilegon mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tetap merealisasikan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dalam APBD Perubahan 2026. Kondisi fiskal yang melemah dinilai tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan pelayanan dasar.
Ketua Komisi IV DPRD Cilegon, Saiful Basri menyampaikan, desakan itu seusai rapat kerja pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Perubahan 2026 bersama sejumlah mitra organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (15/9/2026).
Menurut Basri, Pemkot Cilegon harus menjalankan program yang sudah masuk anggaran dan berkaitan langsung dengan kebutuhan warga.
“Kalau itu berkaitan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat, selama masih ada anggarannya kenapa tidak?” kata Basri kepada BantenNews.co.id.
Basri menegaskan, Pemkot Cilegon tidak boleh menggunakan kondisi fiskal daerah sebagai alasan untuk mengesampingkan kebutuhan masyarakat.
Dalam pembahasan bersama mitra OPD, Komisi IV menerima sejumlah usulan pembangunan fisik dan infrastruktur. Salah satunya pengaspalan di kawasan Gunung Sugih serta renovasi tembok penahan tanah untuk menghadapi musim hujan.
“Kalau kita melihat kondisi fiskal hari ini, kan ada yang lebih prioritas dari yang prioritas. Dinas Pekerjaan Umum yang didorong masalah pengaspalan di daerah Gunung Sugih, renovasi tembok penahan tanah juga karena memang menghadapi musim hujan,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD Cilegon, Fauzi Desviandy, juga mendorong Pemkot mempertahankan pelayanan dasar di tengah tekanan fiskal.
Dalam rapat bersama mitra OPD, Komisi II mendapat usulan penambahan anggaran untuk sektor kesehatan. Dinas Kesehatan (Dinkes) mengusulkan tambahan Rp27 miliar, termasuk Rp8 miliar untuk program Universal Health Coverage (UHC).
“Kalau Rp8 miliar ini tidak diberikan, maka 100 ribu orang kesulitan berobat. Itu sudah kita masukkan dan jadi konsentrasi,” kata Fauzi.
Fauzi meminta, Pemkot Cilegon tidak menjadikan kondisi kas daerah sebagai pembenaran untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Apapun kondisi fiskalnya, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas dan prima. Jangan sampai terpengaruh dengan anggapan kondisi kas daerah,” tegasnya.
Menurut DPRD, pembahasan APBD Perubahan 2026 harus mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak, terutama pelayanan dasar dan infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan warga.
Penulis : Maulana
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd