SERANG — DPRD Banten mendesak pemerintah memperluas mitigasi erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK). Pemantauan aktivitas gunung saja tidak cukup.

Pemerintah juga harus memantau sebaran abu vulkanik, kualitas udara, hingga dampaknya terhadap kesehatan warga.

Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, meminta pemerintah membangun sistem pemantauan secara real time agar petugas bisa segera mengetahui wilayah yang terdampak abu vulkanik dan penurunan kualitas udara.

“Kami mendorong adanya penguatan perlindungan kepada masyarakat, yakni dengan memastikan layanan kesehatan selalu siaga dalam melayani masyarakat terdampak erupsi Anak Krakatau ini,” ujar Yeremia, Selasa (8/9/2026).

Menurut Yeremia, data sebaran abu dan kualitas udara harus menjadi dasar pemerintah dalam mengambil langkah perlindungan. Ketika kualitas udara memburuk atau paparan abu mengancam kesehatan, pemerintah harus segera bertindak.

Ia juga meminta fasilitas kesehatan meningkatkan kesiagaan untuk menangani warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik.

Yeremia turut mendukung keputusan pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama aktivitas erupsi masih berlangsung. Ia menilai sekolah harus mengutamakan keselamatan siswa ketika kondisi lingkungan belum aman.

Ia juga mendukung penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa erupsi.

Menurutnya, pemerintah tetap harus menjaga keberlangsungan pendidikan, tetapi keselamatan dan kesehatan siswa tidak boleh kalah oleh kepentingan pembelajaran tatap muka.

“Yang ingin saya tekankan adalah bahwa pendidikan memang penting, tetapi keselamatan dan kesehatan anak-anak didik kita adalah hal yang lebih utama,” tegasnya.

Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd