SERANG – Anggota Komisi I DPRD Banten, Riyan Hidayat, mendesak Gubernur Banten untuk segera melakukan pengisian sejumlah kursi pejabat yang saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Riyan menilai, lambannya pengisian jabatan definitif memicu rangkap jabatan dan berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahan daerah.
Riyan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mempercepat proses pengisian jabatan agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki pejabat yang fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Tentu itu perlu kita dorong untuk bagaimana yang Plt-Plt mesti kita percepat pengisian secara definitif ya karena supaya efektif,” kata Riyan, Selasa (10/11/2026).
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, rangkap jabatan membuat sejumlah pejabat harus membagi perhatian dan tanggung jawab. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan program serta pengambilan keputusan di lingkungan Pemprov Banten.
Ia juga menyoroti ketimpangan penempatan pejabat. Di tengah sejumlah pejabat yang memegang lebih dari satu jabatan, terdapat pula posisi lain yang dinilai belum menjalankan peran secara optimal.
“Karena banyak yang double job. Sedangkan banyak yang lain juga pada saat bersamaan berada di posisi yang mungkin kurang berperan. Akhirnya, kita dorong agar pengisiannya segera dilakukan,” ujarnya.
Riyan mengaku, telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten untuk membahas persoalan tersebut. Namun, koordinasi itu belum menghasilkan kepastian jadwal pengisian jabatan definitif.
“Sudah kemarin, katanya masih proses,” tuturnya.
Riyan juga mengaku, belum mengetahui target waktu Pemprov Banten menyelesaikan pengisian jabatan. Meski demikian, DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar tidak membiarkan kekosongan jabatan berlarut-larut.
“Belum, belum ada informasi pasti, tapi kita terus mendorong,” ungkapnya.
Ia juga belum mengetahui secara rinci kendala yang menghambat proses pengisian jabatan. Riyan berencana meminta penjelasan lebih lanjut melalui koordinasi dengan pimpinan DPRD.
“Nah, itu saya belum tanya lebih lanjut kalau soal hambatannya. Saya akan koordinasi juga dengan pimpinan nanti,” katanya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi mengatakan, Pemprov akan mengisi jabatan kosong, terutama untuk jenjang eselon II dan III, secara bertahap.
Namun, Deden belum memastikan kapan pemerintah daerah akan merampungkan pengisian jabatan definitif maupun melakukan perombakan pejabat yang saat ini menjalankan tugas sebagai Plt.
“Ya kita lihatlah, saya belum berani ngomong kalau itu ya,” kata Deden.
Ia menjelaskan, Pemprov akan menyesuaikan proses rotasi, mutasi, dan promosi dengan kebutuhan organisasi serta arahan gubernur. Saat ini, pemerintah daerah masih memprioritaskan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban APBD 2026.
Deden meminta seluruh jajaran OPD fokus menjalankan program kerja dan memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan. Setelah tahapan tersebut, Pemprov baru akan membahas penataan jabatan.
“Yang penting sekarang berjalan dulu APBD 2026, dan dipertanggungjawabkan dulu oleh masing-masing kita semua. Baru nanti setelah itu kita mutasi, rotasi, atau promosi sesuai dengan arahan Pak Gubernur,” ujarnya.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd