SERANG — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Hasbi Sidik, menekankan pentingnya kesiapan matang pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana di Banten, mulai dari puncak kemarau dan krisis air bersih hingga potensi banjir dan longsor saat musim penghujan.
Hasbi menilai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus memposisikan urusan kebencanaan sebagai pelayanan dasar atau kebutuhan pokok masyarakat, setara dengan sektor pendidikan dan kesehatan, demi memberikan rasa aman serta jaminan perlindungan bagi warga.
Menurut politisi Fraksi Gerindra tersebut, kesiapsiagaan Banten saat ini memerlukan penyusunan grand design mitigasi bencana jangka panjang yang terintegrasi, mengingat karakteristik kerentanan dan bentang alam di setiap kabupaten/kota di Banten memiliki profil risiko yang berbeda-beda.
Ia mencontohkan wilayah Banten bagian selatan yang rawan longsor dan banjir bandang akibat perubahan struktur tanah, kawasan perkotaan Tangerang yang berhadapan dengan ancaman genangan dan kebakaran, hingga Cilegon yang menghadapi risiko bencana industri, longsor, serta kekeringan ekstrem.
Terkait fenomena kekeringan di Cilegon—khususnya wilayah perbukitan di Kecamatan Pulomerak—Hasbi menyoroti pentingnya solusi struktural jangka panjang berupa percepatan pipanisasi PDAM agar penanganan krisis air tidak melulu bergantung pada bantuan tangki air yang bersifat sementara.
Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Cilegon itu juga menegaskan bahwa kesiapan daerah tidak boleh hanya bertumpu pada respons penanganan saat bencana terjadi (tanggap darurat), melainkan harus diperkuat pada tahapan mitigasi dan edukasi pencegahan risiko kepada masyarakat sejak dini.
Edukasi kesiapsiagaan tersebut dinilai krusial untuk membangun pemahaman publik, salah satunya melalui sosialisasi di sekolah-sekolah serta pembentukan kelompok ‘Perempuan Tangguh Bencana’ agar warga di zona rawan memiliki kecakapan evakuasi mandiri saat menghadapi gempa maupun bencana lainnya.
Selain faktor alam dan anomali cuaca, Hasbi menyoroti kerusakan ekologis akibat alih fungsi lahan, maraknya tambang galian, serta rusaknya daerah resapan air di pegunungan yang kerap memicu banjir lumpur dan bencana susulan saat musim hujan tiba.
Oleh karena itu, ia meminta BPBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, rutin mengevaluasi peta kerawanan, dan tidak terhambat oleh alasan efisiensi anggaran dalam menjamin keselamatan rakyat Banten.
Tim Redaksi