SERANG – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten menunjukkan jumlah penduduk miskin terus menurun dari 9,22 persen tahun 2003 menjadi 5,24 persen pada Maret 2018. Untuk memastikan data tersebut anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI turung langsung ke Banten, Kamis (27/9/2018) lalu untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan.
Salah satu anggota Panja, Ei Nurul Khotimah mengatakan data kemiskinan yang akurat sangat berguna sebagai acuan bagi pemerintah pusat untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin sebagai penerima manfaat program pembangunan.
Namun disayangkan, hingga kini data kemiskinan di Indonesia masih belum akurat, sebab masih ditemukan memasukkan rumah tangga yang tidak miskin atau inclusion error.
“Tenaga Kesejahtraan Sosial Kecamatan (TKSK) harus difasilitasi oleh pemerintah, sehingga data real karena berpengaruh kepada data penerima bantuan, supaya tidak salah sasaran. Lalu standar kemiskinan mulai dirumuskan. Jangan dilihat dari rumahnya tapi lihat makan atau tidak,” kata Ei yang juga salah satu calon DPR RI dari daerah pilih (Dapil) Banten II, Sabtu (29/9/2018).
Ei menambahkan, data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi itu menjadi Basis Data Terpadu (BDT) dan menjadi acuan semua kementerian dan lembaga dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sosial.
“Tindak lanjutnya Pemprov akan menyampaikan langsung ke komisi. Kita minta secepatnya. Data diserahkan ke Panja komisi lalu kita akan bekerja sama dengan yang lain,” katanya. (You/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
