Beranda Pemerintahan DPMPTSP Kabupaten Serang Bidik Tambahan PAD Rp100 Miliar dari Penertiban Usaha

DPMPTSP Kabupaten Serang Bidik Tambahan PAD Rp100 Miliar dari Penertiban Usaha

Kepala DPMPTSP Kabupaten Serang Wawan Ihwanudin saat dimjntai keterangan. (Iyus/bantennews)

KAB. SERANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang membidik tambahan pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp100 miliar melalui penertiban bangunan dan usaha yang diduga melanggar ketentuan tata ruang maupun sempadan.

Target tersebut muncul di tengah persoalan investasi yang menghadapi hambatan akibat ketidaksesuaian lahan dengan ketentuan tata ruang. DPMPTSP Kabupaten Serang kini mengidentifikasi sejumlah usaha, mulai dari hotel, perusahaan hingga peternakan, yang beroperasi di lokasi bermasalah dan berpotensi menyumbang tambahan penerimaan daerah.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi DPMPTSP untuk memperkuat kontribusi dunia usaha terhadap ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tidak hanya ingin menarik investasi, tetapi juga memastikan aktivitas usaha berjalan sesuai tata ruang, memenuhi kewajiban administrasi, serta memberikan dampak terhadap pendapatan daerah.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Serang, Wawan Ihwanudin mengklaim, hasil pendataan awal menunjukkan potensi tambahan PAD dari penanganan pelanggaran tersebut mencapai sedikitnya Rp100 miliar. Pemerintah daerah tengah menghitung skema penanganan administratif yang dapat membuka ruang penerimaan daerah tanpa mengabaikan ketentuan hukum.

“Kami sudah mengestimasi, dari perusahaan-perusahaan, hotel, kemudian juga peternakan yang ada di wilayah Kabupaten Serang, maka kami estimasikan tidak kurang dari angka Rp100 miliar bisa kita dapatkan untuk peningkatan PAD,” kata Wawan, Jumat (20/11/2026).

Sejumlah usaha, menurut Wawan, berdiri atau beroperasi di kawasan yang diduga tidak sesuai dengan pola ruang maupun ketentuan sempadan sungai, jalan dan pantai.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena aktivitas ekonomi di lokasi-lokasi itu belum memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan daerah melalui pajak maupun retribusi.

DPMPTSP tengah mengkaji langkah administratif untuk menangani pelanggaran tersebut. Wawan merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai salah satu dasar yang memungkinkan pemerintah daerah menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan administratif.

Baca Juga :  Komisi V Minta Pemprov Banten segera Buka Rekruitmen Nakes untuk RSUD Labuan dan Cilograng

Namun, estimasi Rp100 miliar itu masih berupa potensi yang tengah dihitung, bukan penerimaan PAD yang sudah terealisasi. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap langkah penertiban, kewajiban perpajakan maupun penerapan sanksi berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Investor jangan asal membeli lahan

Di tengah upaya mengejar tambahan PAD, Wawan juga mengingatkan investor agar tidak terburu-buru membeli lahan maupun membangun usaha tanpa memastikan kesesuaian lokasi dengan tata ruang.

Ia meminta calon investor berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPMPTSP maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Serang sebelum memulai pembangunan.

Menurut Wawan, persoalan tata ruang kerap muncul setelah pengusaha membangun fasilitas usaha. Ketika lokasi tidak sesuai pola ruang, proses perizinan dapat terhambat bahkan tidak bisa dilanjutkan.

Ia menilai sebagian pengusaha terjebak tawaran lahan murah dari pihak tertentu tanpa terlebih dahulu memeriksa status lahan dan ketentuan tata ruang yang berlaku.

“Supaya tidak terulang kembali terjadi seperti yang sekarang ini mungkin kita lihat banyak atau kita dengar juga banyak yang mereka sudah membangun, kemudian ternyata di pola ruang yang salah, sehingga proses perizinan tidak bisa dilanjutkan,” katanya.

Persoalan tersebut menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar tidak hanya mempertimbangkan harga lahan dan prospek bisnis, tetapi juga memastikan legalitas serta kesesuaian ruang sebelum menggelontorkan investasi.

Selain menertibkan usaha yang diduga melanggar tata ruang, Wawan mendorong perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang menempatkan administrasi perpajakan, termasuk NPWP, di wilayah Kabupaten Serang.

Ia berharap aktivitas ekonomi dan operasional perusahaan di daerah turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak maupun penerimaan negara yang relevan.

Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah