PANDEGLANG – Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang mengusulkan sebanyak 3.000 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pusat di tahun 2023 ini.
Kepala DPKPP Kabupaten Pandeglang, Roni mengatakan, selain mengusulkan bantuan BSPS ke Kementerian PUPR pusat pihaknya juga mengusulkan bantuan untuk pengentasan kemiskinan khusus bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ke Pemerintah Provinsi Banten.
Kata Roni, hal itu dilakukan karena anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 kemarin DPKPP mendapatkan anggaran sebesar Rp54 miliar, namun untuk tahun ini hanya sebesar Rp10,8 miliar saja.
“Jadi kami mendapatkan anggaran untuk tahun 2023 sebesar Rp10,8 miliar itu terbagi untuk gaji pegawai, Bantuan Sosial (BSPS) dan kegiatan fisik usulan Pokok Pikiran (Pokir) teman-teman DPRD. Kami sedang mengusulkan 3.000 bantuan BSPS ke PUPR Pusat dan mudah-mudahan mendapatkan slot anggaran,” kata Roni saat ditemui di ruangannya, Senin (9/1/2023).
Ia membeberkan, tahun ini pihaknya hanya bisa membangun sebanyak 53 RTLH dan beberapa usulan yang diajukan oleh anggota DPRD Pandeglang saja. Sebab, dari anggaran sebesar Rp10 miliar, alokasi untuk pembangunan fisik hanya Rp1 miliar saja.
“Anggaran ini sebenarnya jauh dari tahun 2022 karena tahun kemarin kami mendapatkan anggaran sebesar Rp54 miliar kalau sekarang Rp10,8 miliar jadi penurunannya sangat drastis. Untuk anggaran RTLH) tahun ini hanya dianggarkan Rp1 miliar jadi paling sekitar 53 rumah dan itupun belum termasuk biaya operasionalnya. Untuk pembangunan kawasan kumuh kami hanya mengandalkan pokok pikiran teman-teman dewan, disini ada 23 lokus dari 11 usulan pokok pikiran dewan dengan anggaran Rp4,5 miliar,” bebernya.
Ia menjelaskan, kemungkinan pengurangan anggaran dari Pemkab Pandeglang untuk DPKPP dikarenakan saat ini Pemkab Pandeglang sedang fokus mengerjakan program Jalan Kabupaten Mantap Betul (Jakamantul) sehingga sebagian besar dana untuk dinas lain dialihkan ke program itu.
“Faktornya karena devisit anggaran dan karena program Jakamantul makanya pengurangan ke OPD cukup terasa tapi kami tidak berkecil hati karena kami juga sedang berkomunikasi dengan PUPR Pusat, balai dan Pemprov Banten agar membantu membangun Pandeglang,” jelasnya. (Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
