LEBAK – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 sebesar Rp1,54 miliar ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak. Dana tersebut untuk pengadaan enam unit moda transportasi di wilayah Lebak.
“DAK dari Kemendes untuk bidang transportasi. Disebut dengan DAK afirmasi bidang transportasi sebesar Rp1,54 miliar,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lebak, Sumardi, Rabu (12/6/2019).
Sumardi menjelaskan, anggaran DAK afirmasi merupakan anggaran tambahan DAK yang dialokasikan khusus kepada daerah termasuk dalam kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi. Bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
“Adapun DAK diterima Pemkab untuk menunjang transportasi di desa-desa atau kecamatan belum ada moda transportasinya. Padahal disitu banyak anak sekolah, ada sarana kesehatan maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memandang perlu mengalokasikan DAK untuk pengadaan moda transportasi,” katanya.
Lebih lanjut Sumardi mengatakan, dengan adanya DAK tersebut, pihaknya mengusulkan kepada Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya untuk memenuhi kebutuhan moda transportasi.
“Insya Allah sesuai persetujuan Ibu Bupati, moda transportasi melalui pengadaan DAK ini mampu membeli enam unit kendaraan dalam beberapa jenis angkutan umum,” katanya.
Sumardi menjelaskan, jenis kendaraan yang pertama jenis angkot sebanyak empat unit. Dengan tujuan mengisi trayek Terminal Aweh ke Terminal Kaduagung.
“Insyaallah pada tahun ini mudah-mudahan prosesnya dapat segera dilakukan, mengisi trayek yang sudah lama ada, tetapi belum ada satupun pengusaha berminat untuk mengisi trayek ini. Dan ini trayeknya relatif dekat kota itu adalah trayek antara Terminal Aweh ke Terminal Kaduagung, melalui jalan Maula2na Yusuf, Maulana Hasanudin dan jalan Ahmad Yani, jadi insya Allah masyarakat sekitar Kecamatan Kalanganyar ini dalam waktu dekat dihadirkan moda transportasi empat unit,” katanya.
Sumardi mengungkapkan, sebanyak empat unit angkot, nantinya akan dikelola Badan Usaha Milik Desa. Sebanyak dua unit dikelola oleh Bumdes di Kalanganyar dan dua lagi oleh Bumdes di Kecamatan Cibadak.
“Sedangkan sebanyak dua unit lagi dalam bentuk moda transportasi jenis PS atau elf untuk desa-desa gak ada angkutan, di antaranya satu desa di Kecamatan Sobang dan satu lagi di Kecamatan Cigemblong. Dan berdasarkan rapat verifikasi rencana kerja 2020 kita kembali akan mendapatkan DAK, kalau tahun ini dari Kemendes, kalau 2020 dari Kemenhub,” katanya. (Ali/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
