CILEGON – Kendati pemanfaatan bus Trans Mandiri bagi penumpangnya masih digratiskan hingga saat ini, namun Dinas Perhubungan (Dishub) selaku OPD pengelola bus yang masih berplat merah itu sudah mewacanakan pengoperasiannya dengan melibatkan pihak ketiga.
Kepala Dishub Kota Cilegon, Andi Affandi mengungkapkan dengan demikian maka secara otomatis penumpang akan dikenakan tarif komersial. “Ini kan baru sebatas wacana ya, kita harus membentuk UPT dulu yang nantinya akan bekerja sama dengan operator, barulah kita bisa terapkan tarif komersial,” ujarnya, Rabu (20/3/2019).
Dikatakan Andi, dalam misi awalnya dua unit bus Trans Mandiri yang tertuang dalam program Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) ini sesungguhnya lebih berorientasi pada persoalan sosial yakni mengatasi kemacetan lalu lintas kendaraan di Kota Cilegon. Maka dari itu sejumlah pertimbangan ditempuh sebelum secara resmi memberlakukan tarif pada penumpang.
“Tingkat kemampuan anggaran daerah untuk pemeliharaan dan potensi pemasukan harus kita pertimbangkan. Kalau kita bicara kebutuhan BBM yang 90 liter per hari, prediksi saya sekitar Rp2.000 hingga Rp2.500 kita berlakukan untuk tarifnya. Yang penting operasional kendaraan ini tetap berjalan dan tidak jadi beban daerah, kita tinggal mengawasi,” terangnya.
Untuk merealisasikan wacana kerja sama bagi hasil itu, lanjut Andi, pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan sejumlah operator. Terlebih bila melihat minat warga yang menurutnya ada di kisaran 480 penumpang dalam 6 waktu jadwal trip bus setiap harinya.
“Jadi kalau memang operator itu berminat (mengelola bus Trans Mandiri), atau peminatnya banyak ya mungkin kita lelangkan. Jumlah penumpang itu saja untuk trip pagi dan sore saja, belum full 12 jam. Karena kan antusias masyarakat juga cukup tinggi,” katanya. (dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
