SERANG – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang meminta pejabat kelurahan dan kecamatan proaktif mendata warga yang masih menempati rumah tidak layak huni (rutilahu).
“Kalau itu benar membutuhkan, ajukan saja lewat kelurahan ke Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) lalu ke Dinsos, setelah itu tim Dinsos akan turun mensurvei dan dibawa ke Walikota, jika lolos melalui verifikasi akan di SK (Surat Keterangan,red) baru bantuan turun dan langsung masuk rekening si penerima,” kata Arif, Kabid Penanganan Fakir Miskin pada Dinsos Kota Serang, Selasa (18/9/2018).
Menurut dia, tahun 2018 ini anggaran untuk satu RTLH maksimal akan diberikan bantuan Rp15 juta. “Itu untuk satu kepala keluarga (kk), itu juga langsung turun kepada si penerima tidak melalui Dinsos ketika disetujui oleh Walikota,” ujarnya.
Arif pun tidak bisa berbicara banyak tentang hal ini, karena dirinya orang baru di Dinsos Kota Serang. “Kalau masalah data dan lainnya saya belum bisa berbicara banyak karena saya orang baru di sini,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Maryani, Staf Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, mengungkapkan bahwa di Kelurahan Pabuaran ada sebanyak 50 rutilahu, salah satunya rumah Pardi.
Dikatakan Maryani, 50 rutilahu itu tersebar di masing-masing RT. “Di Kelurahan Pabuaran itu kan ada 14 RT dan 4 RW, sedangkan jumlah jiwa ada 4.000 jiwa, rata-rata pekerjaannya kuli serabutan, makannya tidak aneh kalau banyak rumah tidak layak,” kata Maryani saat ditemui di kantor Kecamatan Walantaka.
Dikatakan Maryani, hampir setiap tahun pihaknya mengajukan bantuan baik ke pemerintah di kecamatan maupun Pemkot Serang, tapi sampai saat ini masih belum diberikan bantuan. “Dulu pernah ada perbaikan pada tahun 2010, itu pun tidak full rehab tapi diberikan alatnya saja dan sebagian. Setelah itu dan sampai saat ini masih nihil, padahal makin hari rumah makin rusak parah,” jelasnya. (Dhe/Red).
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
