Beranda Pemerintahan Dinsos Kabupaten Serang Datangi Rumah Warga untuk Salurkan BST

Dinsos Kabupaten Serang Datangi Rumah Warga untuk Salurkan BST

Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Serang, Sri Rahayu Basukiwati. Foto: Nindia/BantenNews.co.id

KAB. SERANG – Pemerintah pusat mulai mencairkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat. BST pada periode Mei dan Juni 2021 pun rencananya akan disalurkan pada Juli 2021.

Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Serang, Sri Rahayu Basukiwati mengatakan BST yang akan disalurkan pada Juli ini akan disampaikan dengan metode door to door dikarenakan kondisi PPKM Darurat.

“Memang kita akan diperpanjang ya BST ini kalau sebelumnya itu kan sampai bulan April. Nah ini diperpanjang untuk bulan Mei dan Juni dibayarkannya di Juli. Cuma karena dalam masa PPKM Darurat ini kan kita harus mengikuti aturan jadi tidak boleh ada kerumunan, akhirnya disepakati nanti Insya Allah itu akan dibayarkan door to door,” ujarnya pada BantenNews.co.id, Selasa (13/7/2021).

Lebih lanjut, ia menjelaskan mengenai metode penyaluran BST dengan door to door nantinya akan disalurkan oleh PT Pos Indonesia dan berkoordinasi dengan Dinsos Kabupaten Serang. Metode tersebut merupakan upaya untuk mengurangi kerumunan di masa pandemi. Namun penyaluran dengan metode itu juga memiliki kelemahan.

“Kita sudah rapat dengan PT Pos Indonesia yang di Serang itu bagaimana supaya bantuan itu tersampaikan tapi tidak terjadi kerumunan, takutnya menjadi klaster BST itu yang tidak diinginkan. Tapi kelemahannya adalah agak lama karena bertahap dan tidak bisa serentak dalam sehari 29 kecamatan. Jadi mungkin hari ini misalnya hanya bisa 6 kecamatan, besok 6 kecamatan dan besoknya lagi 6 kecamatan yang penting tersampaikan tapi juga tidak menimbulkan kerumunan karena sedang PPKM Darurat, supaya tidak ada penyebaran Covid-19,” jelas wanita yang akrab disapa Yayu.

Adapun besaran BST yang disalurkan nilainya masih sama yaitu sebesar Rp300 ribu. Untuk pelaksanaan penyalurannya, Yayu mengatakan pihaknya masih menunggu data dari pemerintah pusat.

“Iya selambat-lambatnya minggu depan karena berkaitan dengan data dan dana jadi kita tunggu saja dari kementerian. Biasanya datanya jatuhnya ke PT Pos Indonesia dulu jadi kalau sudah dari kementerian memberikan data ke PT Pos Indonesia berarti fix dibayarkan karena memang PT Pos Indonesia juru bayarnya ya, baru nanti PT Pos Indonesia memberitahu ke Dinsos untuk koordinasi dengan teman-teman pendamping di bawah seperti PKSK, camat, dan desa untuk memberikan schedule yang dari PT Pos Indonesia,” kata Yayu.
(Nin/Red)