SERANG – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten mengajak seluruh stakeholder untuk bersinergi dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten. Diketahui, penanganan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu agenda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di tahun 2023.
Kepala Dinsos Provinsi Banten, Nurhana mengatakan, penanganan kemiskina ekstrem sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MenkoPMK) Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Untuk mendukung dua aturan tersebut Pak Pj Gubernur Banten telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor : 050.05/Kep.83-Huk/2022, tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Banten,” kata Nurhana, Rabu (6/9/2023).
Lebih lanjut, Nurhana mengungkapkan, dalam tim ini bukan hanya berisikan Dinsos saja, tapi juga sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Banten dan kabupaten/kota serta seluruh stakeholder.
Nurhana juga menjelaskan dalam penanganan kemiskinan di Banten, Dinsos menjadi leading sektor. Di mana, dalam penangannya Dinsos mengeluarkan program bantuan sosial (bansos) berbasis keluarga.
“Program ini beruoa bantuan keuangan kepada pengurus rumah tangga. Untuk datanya bersumber dari Penerima Keluarga Manfaat (PMK), bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program penanganan kemiskinan ekstrem (P2KE),” jelasnya.
Nurhana menuturkan, program bansos yang diberikan dinilai dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga, juga mengurangi angka dan memutus mata rantai kemiskinan.
“Program ini juga dapat membantu kualitas sumberdaya manusia (SDM). Merubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga,” tuturnya.
Nurhana berharap, program-program yang diluncurkan dapat menjadi pemenuhan kebutuhan dasar keluarga rentan dan beresiko sosial. Meningkatkan aksesibilitas dan motivasi keluarga terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
“Untuk manfaat jangka pendek dapat memberikan income effect kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan tunai. Untuk jangka panjang dapat mengurangi rantai kemiskinan dan merubah perilaku keluarga miskin,” ucapnya.
Nurhana juga mengungkapkan, pada tahun ini, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran bansos sebesar Rp 32,550 miliar.
Dirinya merinci, anggaran bansos kemiskinan ekstrem terbagi menjadi lima kategori yaitu, bansos keluarga, jaminan sosial lanjut usia (JSLU), bansos kebutuhan dasar anak dalam/luar panti, jaminan sosial orang dengan kedisbilitasan (JSODK) dan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP). Bantuan tersebut selanjutnya akan disalurkan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten.
Adapun rincian anggaran bansos kemiskinan ekstrem sebagai berikut, untuk bansos keluarga dialokasikam sebesar Rp 13,750 miliar dengan sasaran sebanyak 27.500 penerima. Di mana masing-masing keluarga akan menerima dana sebesar Rp 500 ribu.
Untuk JSLU, Pemprov Banten memgalokasikan anggaran sebesar Rp 2,7 miliar untuk 3.600 orang se-Provinsi Banten. Di mana setiap lansia akan menerima dana sosial sebesar Rp 750 ribu.
Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam/luar panti, dialokasikan sebesar Ro 300 juta untuk 600
penerima atau masing-masing akan menerima Rp 500 ribu. Untuk JSODK juga diangarakan sebesar Rp 300 juta untuk 600 yang masing-masing akan menerima dana bantuan sebesar Rp 500 ribu.
Untuk bantuan UEP saha dianggarkan sebesar Rp 15,5 miliar untuk 6.200. Di mana masing-masing penerima Rp 2.500.000.
Nurhana juga berharap, adanya sinergi bersama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. (ADV)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
