SERANG – Pengamat Politik Rocky Gerung menilai sejumlah baliho dan spanduk politik yang berjejer di jalan, termasuk di wilayah Banten tidak edukatif.
Menurutnya tulisan baliho tersebut tak jarang berpotensi dapat memecah belah bangsa. Hal itu diucapkan Rocky Gerung saat mengisi Dialog Akal Sehat Budaya dan Iklim Demokrasi di Banten yang digelar di Gedung DPD Gerindra Provinsi Banten, Senin (25/3/2019).
Menurutnya, Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu mempunyai tugas etis untuk menertibkan baliho-baliho yang dapat berpotensi memecah belah bangsa. Karena saat ini tak ada pendidikan politik selama kampanye politik pemilu 2019.
“Dulu saya terlibat dengan pembentukan KPU dan Bawaslu di awal reformasi. Jadi kita harapkan agar KPU dan Bawaslu pertama- tama agar jadi institusi etis baru, jadi institusi teknis,” ucapnya.
Dikatakan Rocky, intitusi etis itu mengajarkan pedagogi pada publik dan mengajarkan peradaban pada publik. Tugas Bawaslu sebetulnya menurunkan baliho-baliho yang tidak berakal sehat. Ia menyontohkan baliho yang bertuliskan ‘kami rakyat Jokowi’ .
Menurutnya baliho tersebut harus diperdebatkan, karena dapat berpotensi perpecahan di lingkungan masyarakat. Kata dia, Bawaslu itu harus berpikir tajam melihat pesan-pesan yang tertulis di baliho-baliho Pemilu 2019.
“Dan Bawaslu harus undang ahli bahasa, ahli kebudayaan, ahli logika untuk menerangkan maksud baliho tersebut apakah memecah bangsa atau mempersatukan bangsa. Jadi tugas utama Bawaslu juga memeriksa kondisi argumentasi di dalam tahun politik,” ujarnya.
Kemudian ia juga mengajak masyarakat Banten untuk berpikir etis dan cerdas menyikapi persoalan-persoalan politik pada Pemilu 2019. Menurutnya para elit politik dan pemerintah harus dapat mengedukasi masyarakat untuk etis menghadapi proses kampanye Pemilu 2019.
“Kultur politik kita saat ini penuh dengan kegiatan demagogis, yaitu ngomong satu arah. Dari dulu saya bilang dan saya datang ke sini untuk mendorong agar politik dibicarakan di komunitas-komunitas, di kampus-kampus, di LSM supaya ada perdebatan. Karena kampus punya metode untuk memfilter mana proposal yang masuk akal dan tidak masuk akal, itu fungsinya,” ujarnya. (Dhe/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
