TANGSEL – Forum KONI Kota se-Indonesia (FKONITA) menyatakan penolakan terhadap Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024.

Aturan ini dinilai menghambat pembinaan atlet, sekaligus melemahkan peran KONI daerah dalam membina olahraga prestasi.

Ketua FKONITA, Letkol (Purn) M. Hamka Handaru mengatakan, regulasi baru itu justru membuka ketimpangan antar wilayah. Selain itu juga berisiko memutus rantai regenerasi atlet.

Ia juga menyoroti sejumlah ketentuan yang dinilai problematis. Salah satunya Pasal 51 yang menyatakan bahwa pendanaan organisasi olahraga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, Pasal 17 ayat (2) mewajibkan ketua organisasi olahraga menandatangani pernyataan kesanggupan mencari sumber pendanaan non-APBD.

“Ini menimbulkan beban administratif dan finansial yang tidak proporsional terhadap kondisi riil daerah. Ketentuan-ketentuan tersebut berpotensi mengakibatkan terhentinya proses regenerasi atlet. Terutama di daerah-daerah yang belum memiliki kesiapan struktural dan kapasitas finansial memadai,” ujar Hamka, Senin (4/8/2025).

Ketua KONI Kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu juga memandang implementasi Permenpora 14/2024 dalam bentuknya saat ini sebagai kebijakan yang prematur dan tidak kontekstual dengan realitas pembinaan olahraga di daerah.

Hamka juga mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) agar membuka ruang dialog terbuka bersama pengurus KONI daerah serta perwakilan cabang olahraga.

Forum ini juga mendesak agar dilakukan revisi menyeluruh terhadap ketentuan-ketentuan yang menyangkut aspek pendanaan, struktur organisasi, dan masa transisi implementasi peraturan.

“Permenpora semestinya menjadi instrumen akselerasi pembinaan dan prestasi olahraga, bukan menjadi faktor penghambat. Apabila akar pembinaan dipotong, maka pohon prestasi tidak akan tumbuh,” ujarnya

Penulis : Mg-Ahmad Rizki
Editor: Tb Moch. Ibnu Rushd