LEBAK – Kisruh antara dua anggota DPRD Banten yakni Musa Weliansyah dan Asep Awaludin dari Dapil Kabupaten Lebak, kian memanas. Sebelumnya, Musa melaporkan Asep ke Badan Kehormatan (BK), lantaran dinilai mengeluarkan pernyataan tak pantas.
Kini giliran Musa yang dilaporkan oleh warga hunian sementara (huntara) Cigobang ke BK DPRD Banten. Warga menilai, politisi PPP itu telah membuat gaduh.
Zaenudin, salah seorang warga huntara mengatakan munculnya kegaduhan tersebut diduga kuat lantaran adanya sentimentil pribadi antara Musa Weliansyah kepada Asep Awaludin.
Menurutnya, Musa tidak usah mempermasalahkan ketika Asep Awaludin berkunjung ke huntara Cigobang dan sempat mengatakan pernyataan pemerintah ‘goblok’.
“Jelas di sini bahwa Musa Weliansyah dianggap telah melanggar peraturan DPRD Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Bab XI tentang kode etik Pasal 229 poin 4,” kata Zaenudin saat dihubungi, Rabu (21/5/2025).
Ia meminta, agar semua pihak menghentikan polemik yang muncul tersebut. Karena persoalan intinya bukan itu melainkan relokasi warga huntara Cigobang.
“Harusnya sama-sama dewan dapil Lebak ikut memperjuangan nasib kami yang sudah 5 tahun lebih masih tinggal di huntara. Kami sangat membutuhkan hunian tetap, bukannya kegaduhan. Semoga saja BK bisa menindaklanjuti laporan tersebut,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Musa Weliansyah sangat mengapresiasi tindakan warga huntara yang melaporkan dirinya ke BK DPRD Banten.
“Itu hal biasa, saya apresiasi kepada warga yang melaporkan saya. Artinya segala sesuatu yang saya lakukan diawasi oleh mereka,” kata Musa.
Ia menyampaikan, dirinya menduga ada oknum Dewan Kabupaten dan Dewan Provinsi yang membuat skema untuk mengadu domba dirinya dengan warga huntara Cigobang.
“Saya mendukung BK untuk segera melakukan analisis terhadap laporan tersebut. Oleh karenanya dirinya menyerahkan segala hasilnya kepada BK,” katanya.
Musa menambahkan, dirinya sama sekali tidak gentar dan mendukung siapapun yang membuat laporan ke BK terhadap kinerjanya tersebut. Ia juga menyerahkan aemua proses di BK untuk mencari kebenaran formil atau materil.
“Saya tetap pada prinsip saya, bahwa Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat tidak goblok dan tidak abai terhadap warga huntara Cigobang. Bukti bahwa masyarakat terprovokasi, terhasut, yakni dengan membuat laporan ke BK,” ucapnya.
“Tapi, tidak sedikit pun saya gentar dengan pelaporan tersebut. Dalam hal ini saya tidak ada persoalan dengan para korban banjir bandang yang tinggal di huntara. Saya mempersoalkan ucapan Asep Awaludin anggota DPRD Banten dari Fraksi NasDem yang menyebutkan bahwa Pemerintah goblok,” sambungnya.
Penulis : Sandi Sudrajat
Editor: Tb Moch. Ibnu Rushd
