SERANG – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menilai apa yang dilakukan oleh Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) atas laporan dugaan keterlibatan Gubernur Banten dalam kasus korupsi hibah bantuan pondok pesantren (ponpes) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya untuk mencari sensasi. Bahkan orang nomor satu di Banten itu juga tidak mau ambil pusing.
“Bagus, biarin saja, cari sensasi. Lagian nggak ada hubungannya. Coba apa hubungannya gubernur dilaporin? Apa alasannya? Dasar hukumnya apa? Nggak ada,” ujar WH, Senin (3/5/2021).
WH menilai, anak muda saat ini lebih sering terbawa emosi dan isu-isu yang beredar di media sosial (medsos).
“Kadang-kadang selalu begitu, anak-anak sekarang gampang kebawa emosi. Lagian nggak ada dasarnya. Dan yang tandatangan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Kepala Biro (Irfan Santoso), masa Gubernur harus turun tangan,” kata WH.
Menurut WH, kebijakan yang dibuat olehnya untuk membantu ponpes sudah baik. “Itu ada kebijakan, ada kesepakatan. Gubernur keluarkan kebijakan, tinggal implementasinya di lapangan. Nah kalau korupsi masa gubernur dibawa-bawa. Kaya (mantan) Mensos korupsi, emang bawa-bawa Presiden. Emang geblek itu yang laporin (saya), bodoh itu,” ujarnya.
Saat ditanya apakah dirinya akan melaporkan balik JPMI, WH mengaku, biar pendukungnya saja yang melaporkan. “Anak-anak gue aja yang laporin balik. Dan gue yakin sih iseng. Saya ngapain (laporin), saya yakin sama Allah, kalau ada hubungannya boleh-boleh saja. Yang pasti santai aja saya mah,” ucapnya.
WH juga meminta kasus hibah ponpes tidak usah diperdebatkan lagi. Hal itu lantaran saat ini kasus tersebut tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. “Kan (sekarang) ditangani kejaksaan,” tandasnya. (Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
