SERANG – Aliansi Mahasiswa Tangerang (ALAMAT) menuntut agar Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro dicopot dari jabatannya. Tuntutan tersebut menyusul aksi brutal oknum kepolisian yang membanting mahasiswa saat aksi demonstrasi di depan Pendopo Bupati Tangerang, Rabu (13/10/2021).
Selain itu, mahasiswa juga menuntut agar pihak kepolisian menyetop tindak represif dan kriminalitas terhadap demonstran. “Sebagai negara demokrasi menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat 2 UUD 45,” kata Sandi saat ditemui lokasi aksi, Kamis (14/10/2021).
Kendati demikian pada kenyataannya, banyak tindak kekerasan terhadap demonstran yang menyampaikan pendapat di muka umum. “Intimidasi dilakukan oleh aparat keamanan yakni instansi kepolisian.”
Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) menemukan 921 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM oleh polisi sepanjang 2019 hingga 2020. Di tahun sebelumnya, Kontras menemukan 643 kekerasan oleh polisi di berbagai daerah dari Juni 2018 hingga Mei 2019.
“Kasus tersebut menjadi gambaran jelas bahwa Polri masih kental akan nuansa budaya menjaga keamanan di zaman Orde Baru,” kata dia.
Baca juga: Mahasiswa Sesalkan Aksi Represif Polisi
Alih-alin menjaga ketertiban umum, institusi Polri malah menjadikan alasan tindak represif disertai kekerasan dalam melaksanakan tugas pengamanan. “Ini justru bertentangan dengan cita-cita bangsa khususnya cita-cita dibentuknya Polri sebagai lemabaga yang melindungai masyarakat,” ujarnya.
Aksi yang sebelumnya akan berlangsung di depan Mapolda Banten digeser petugas. Kendati demikian mahasiswa terus menyuarakan tuntutan agar Kapolresta Tangerang dicopot dari jabatannya, dan meminta Polri berbenah diri tidak arogan sebagaimana slogan yang menjunjung tinggi humanis dan Presisi. (You/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
