Dievaluasi, Dinas Kominfo Cilegon Jadi OPD dengan Serapan Terkecil

CILEGON – Rapat dinas Pemkot Cilegon menyoroti minimnya serapan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2020 terhitung hingga akhir Juni lalu.

Berdasarkan data yang dihimpun, Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik (DKISS/Dinas Kominfo) menjadi OPD dengan serapan paling minim yakni sekira 20,5 persen yang disusul kemudian oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sekira 23,6 persen lalu Dinas Pendidikan sekira 25,3 persen.

“Ini evaluasi biasa saja, setelah mengurusi Covid terus. (Minimnya serapan anggaran di DKISS-red) ya itu kan karena mereka kan banyak kaitan Covid, ngga ada kendala khusus sehingga tidak terserap. Makanya di perubahan itu saya suruh mereka lebih semangat, jangan kendor,” ujar Walikota Cilegon, Edi Ariadi usai memimpin rapat dinas di Ruang Aula Setda II, Rabu (22/7/2020).

Edi meminta dengan adanya perubahan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) agar pengalokasian anggaran betul-betul dicermati oleh OPD.

Sementara Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Sari Suryati tidak menampik bila realitas minimnya serapan anggaran tersebut lantaran aktivitas OPD sempat terhenti karena adanya pandemi Covid-19.

“Kan kita sempat off hampir lima bulan. Biasanya, satu semester itu serapan rata-rata hampir 50 persen. Sekarang tinggal di-rescheduling oleh teman-teman OPD, jadi (anggaran program) kemarin yang sempat tertunda dan masih ada, dijadwal ulang dengan berkoordinasi di Barjas (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) terkait masuk ke SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan),” kata Sari.

Untuk diketahui, dari data yang dihimpun itu sejumlah OPD dengan serapan terbaik antara lain yakni Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil serta Dinas Pemuda dan Olahraga.

“Ya Kominfo (kecilnya serapan DKISS) karena kan ada yang dirasionalisasi dan ada beberapa kegiatan yang tidak dilanjutkan. Termasuk adanya pergantian PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dari staf ke Kepala Bidang sehingga lambat dalam penyerapan anggaran. Ya sekarang sudah berproses, tinggal berjalan saja dan menunggu pencairannya. Sekarang itu tinggal Rp6,9 miliar belanja langsung,” kilah Kepala DKISS, Aziz Setia Ade. (dev/red)