KAB. SERANG – Warga dari tiga desa di Kabupaten Serang, yakniDesa Silebu, Sukajadi, dan Pematang melayangkan protes atas proses rekrutmen tenaga kerja di Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa Banten.
Warga menilai, ada praktik tidak transparan dalam penerimaan karyawan, yang diduga sarat nepotisme dan sarat pungutan liar.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi karena melihat banyak kejanggalan dalam penerimaan tenaga kerja di RSU Adhyaksa. Ada indikasi suap dan nepotisme,” ujar Alaya Uriyana, salah satu warga yang terdampak, kepada BantenNews.co.id, Senin, (23/6/2025).
Alaya menyebut, warga meminta agar rumah sakit memberikan prioritas kepada penduduk lokal dalam perekrutan tenaga kerja.
“Kami ingin 60 persen dari tenaga kerja direkrut dari warga sekitar yang terdampak langsung, sisanya 40 persen silakan dari luar. Di desa kami banyak lulusan SLTA, banyak yang punya sertifikat satpam, tapi kenapa yang diterima justru dari luar?” katanya.
Meski sempat dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 25 Juni mendatang, rencana tersebut dibatalkan sementara usai pertemuan dengan pihak yang mengklaim utusan rumah sakit.
Namun begitu, warga mengaku kecewa karena perwakilan yang hadir bukan pejabat atau seseorang yang dapat mengambil keputusan.
“Hasil pertemuan tadi belum memuaskan. Yang hadir bukan pimpinan, tapi perwakilan. Outsourcing katanya (hasil pertemuan ini) akan disampaikan ke pimpinan rumah sakit,” jelasnya.
Ia menegaskan, jika tuntutan masyarakat tidak ditindaklanjuti, warga berjanji akan menggelar protes akan aksi yang dijadwalkan tertunda, tetap dilanjutkan.
“Kalau usulan kami tidak dipenuhi, dengan berat hati, kami akan kembali melakukan aksi,” ucapnya.
Kemudian, Alaya juga mengungkapkan, ada indikasi uang menjadi syarat tak tertulis bagi pelamar untuk bisa diterima bekerja.
“Ada warga melamar jadi OB (Office Boy) tapi ditolak karena tidak punya uang. Ini mengindikasikan adanya praktik suap,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyayangkan dugaan tersebut mengemuka di rumah sakit yang berada di bawah naungan Kejaksaan Agung.
“Negara kita sedang gencar memberantas premanisme. Tapi kenapa di rumah sakit yang notabene milik Kejaksaan Agung justru muncul dugaan seperti ini?” ujarnya.
Lebih jauh, seorang warga lainnya juga menuturkan bahwa rumah sakit mulai dibangun sejak 2022, namun sejak itu belum ada kontribusi nyata yang dirasakan masyarakat sekitar.
“Dulu lokasi rumah sakit itu tempat warga bikin batu bata, tempat angon kambing dan kerbau. Wajar kalau kami minta warga sekitar diberdayakan,” tuturnya.
Kendati begitu, pihak perwakilan manajemen rumah sakit Adiyaksa Banten yang hadir dalam pertemuan tersebut enggan memberikan keterangan dan identitasnya saat dikonfirmasi BantenNews.co.id.
Ia mengaku pertemuan tersebut belum dapat disampaikan lantaran tidak melahirkan keputusan apapun. Ia juga
“Ini masih tahap mediasi. Kami belum bisa memberi pernyataan apa pun. Nanti kalau sudah ada keputusan dari pimpinan, kami kabarin,” katanya singkat.
Untuk diketahui, pada September 2024 lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin meresmikan Rumah Sakit Adhyaksa Banten di Kragilan, Kabupaten Serang.
Rumah sakit bertipe B dengan luas 16 hektare tersebut diketahui memiliki sebanyak 16 fungsi kesehatan yustisial yang diperuntukkan kepada masyarakat umum dan di klaim dapat melayani pasien BPJS.
Penulis: Rasyid
Editor: Usman Temposo
 Adhyaksa Banten.Warga menilai, ada praktik tidak transparan dalam penerimaan karyawan, yang diduga sarat nepotisme dan sarat pungutan liar.){kind=link}