SERANG – Sejumlah kalangan mendesak Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk segera memindahkan kembali rekening kas umum daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dari Bank Jabar Banten (bjb) ke PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten atau Bank Banten.
Hal itu menyusul dicabutnya status bank dalam pengawasan khusus (BDPK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Atau dengan kata lain bank milik Pemprov Banten sudah dinyatakan sehat.
Terkait hal itu, Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengaku akan segera memindahkan kembali RKUD dari bjb ke Bank Banten. Meski begitu, pihaknya juga meminta waktu untuk melakukan persiapan pemindahan.
“Targetnya segera (dipindahkan). Dan itu sudah disetujui. Prinsipnya sudah nggak ada masalah, cuma perbaikan saja,” ujar WH.
WH menyebut, terdapat sejumlah item yang harus diperhatikan sebelum memindahkan kembali RKUD ke Bank Banten. Salah satunya, Pemprov Banten harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kita harus memberitahu Kemendagri. Kita siapkan juga perubahan rekeningnya. Kita siapkan instrumennya, dananya juga harus diperhatikan. Lalu warga ASN (Pemprov Banten) yang punya rekening (bjb) ada jeda waktu mengembalikan lagi ke Bank Banten,” katanya.
Kembali ditegaskan WH, setelah tahapan pra pemindahan selesai dilakukan, baru pihaknya akan memindahkan RKUD ke Bank Banten.
“Sekali lagi ngga ada masalah. Cuma perbaikan sistem saja,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R. Sumedi meminta Gubernur segera memindahkan RKUD dari bjb ke Bank Banten.
“Pemindahan kembali RKUD ini harus segera betul-betul direalisasikan. Sehingga ini kalau mereka bilang ibarat Busi untuk bisa lari cepat. Tapi, kalau RKUD ngga dipindahkan jalan mah jalan, ya cuman gimana keadaan Bank Banten ke depannya,” tandasnya.(Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
