KAB. SERANG – Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, merespons aksi demonstrasi puluhan mahasiswa Primordial yang digelar di depan Kantor Bupati Serang pada Kamis, 18 September 2025.
Najib menyebut aspirasi mahasiswa merupakan cerminan keresahan masyarakat yang harus ditanggapi serius oleh pemerintah daerah.
“Kami menghargai masukan dari mahasiswa. Mereka menyuarakan keresahan rakyat, dan itu menjadi perhatian kami bersama Ibu Bupati,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmen Pemkab Serang pada pembangunan yang berpihak kepada rakyat, dengan menekankan investasi berkelanjutan serta tidak merusak lingkungan. Seluruh program, kata dia, akan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang.
“Lima tahun ke depan, kami akan bekerja keras mewujudkan pembangunan sesuai kewenangan daerah, dengan menekankan efektivitas dan keberlanjutan,” ucapnya.
Najib juga menyoroti tuntutan mahasiswa terkait program beasiswa S1. Menurutnya, program tersebut sudah berjalan di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Serang melalui mekanisme seleksi yang ketat.
“Saat ini hampir 300 mahasiswa dari berbagai kampus sudah menerima manfaatnya,” sampainya.
Ia menjelaskan, beasiswa itu diprioritaskan untuk mahasiswa berprestasi, yatim piatu, dan penghafal Al-Qur’an.
Najib menilai kritik mahasiswa sebagai bentuk pengawasan dan kontrol sosial yang konstruktif.
“Kami terbuka terhadap kritik dan harapan mahasiswa. Kolaborasi yang baik akan mempercepat pemerataan pembangunan di Serang,” paparnya.
Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Kabupaten Serang menggelar aksi dengan menyalakan dupa dan menaburkan bunga di halaman kantor bupati. Aksi simbolik itu dimaknai sebagai matinya nurani pemerintah terhadap rakyat Kabupaten Serang.
Mereka datang untuk menagih sejumlah janji kampanye, antara lain pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) yang tak kunjung terealisasi. Persoalan lain yang disuarakan adalah rencana pendirian makam Cina di Waringin Kurung, alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, serta keluhan warga atas truk over dimension overload (ODOL) yang masih beroperasi di luar jam yang ditentukan di wilayah Keramatwatu.
Mahasiswa juga menolak rencana pembangunan makam Cina karena lokasinya berdekatan dengan pondok pesantren dan dikhawatirkan memicu longsor akibat penggalian tanah.
Mereka mendesak pemerintah lebih serius turun ke daerah-daerah terpencil untuk mendengar langsung keluhan masyarakat.
Penulis: Rasyid
Editor: Usman Temposo