Didemo Mahasiswa, Asda III Sebut Pemkab Pandeglang Tidak Anti Kritik

PANDEGLANG – Asisten Daerah (Asda) III pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, Ramadani mengaku jika Pemkab Pandeglang tidak anti kritik, saran dan masuk dari mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Pandeglang.

Ia mengaku mewakili Bupati Pandeglang, Irna Narulita karena saat ini bupati tidak bisa menemui mereka lantaran sedang mempersiapkan acara untuk pernikahan anaknya.

“(Tidak bisa menemui mahasiswa) karena kegiatan hajatan yang insya Allah akan menikahkan anak pertamanya. Kami pemerintah kabupaten Pandeglang tidak alergi saran kritik dan masukan. Saya apresiasi terhadap kawan-kawan yang sudah menyampaikan aspirasinya,” kata Ramadani, Kamis (4/5/2023).

Ia mengaku kritikan terkait infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang dan saat ini sedang berproses.

“Apa yang disampaikan adik-adik semua itu adalah sudah masuk dalam RPJMD walaupun belum semuanya secara tuntas, tapi program pembangunan RPJMD sudah berproses yang tentunya peningkatan pelayanan aksesibilitas kami sudah programkan itu termasuk aksesibilitas pelayanan kesehatan,” terangnya.

Sedangkan terkait kritik masih banyak jalan rusak di Kabupaten Pandeglang karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang sangat kecil dan masih bergantung pada dana kiriman dari pemerintah pusat.

“Infrastruktur walaupun belum semua terjangkau karena saking banyaknya ruas jalan yang ada di Kabupaten Pandeglang, kami lakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan karena APBD kita atau pendapatan daerah kita relatif kecil jadi Kabupaten Pandeglang masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat baik dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus,” ujarnya.

Meski demikian, Ramadani mengklaim jika Pemkab Pandeglang terus melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat terutama untuk 3 kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat disamping pelayanan minimum baik bidang pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur,” ucapnya. (Med/Red)