SERANG – Amerika Serikat mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang. Terkait hal ini Pemerintah dinilai harus segera turun tangan karena Indonesia terancam tidak akan lagi mendapatkan fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke Amerika Serikat (AS). Fasilitas GSP tidak diberikan untuk negara yang dianggap maju.
Menurut Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, Indonesia perlu mencari alternatif negara lain sebagai pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan terhadap AS.
“Pertama perlu mempercepat ya yang namanya pencarian pasar alternatif khususnya Eropa Timur, kemudian ke Afrika Utara, dan juga ke Amerika Latin. Banyak negara yang memang peluang pasarnya masih cukup bagus ya,” kata Bhima dikutip dari detik.com, Minggu (23/2/2020).
Kedua, menurutnya pemerintah harus mendorong keterlibatan intelejen pasar yang lebih kuat. Itu merupakan peran dari duta besar maupun atase perdagangan Indonesia yang ada di luar negeri. Mereka harus bisa mencari informasi calon pembeli (buyer) di luar negeri dan memfasilitasi eksportir dalam negeri.
“Terakhir mungkin insentif (dari pemerintah) untuk sektor berorientasi ekspornya ditambah ya,” lanjut Bhima.
Sebelumnya, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Internasional (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan, fasilitas GSP hanya diberikan untuk negara-negara kurang berkembang (LDCs) dan negara berkembang. Jika Indonesia dicoret dari negara berkembang kemungkinan besar akan kehilangan fasilitas tersebut.
“Fasilitas GSP hanya diberikan kepada negara-negara yang mereka anggap sebagai LDCs dan negara berkembang,” katanya.
Dikutip dari TheStar, Minggu (23/2/2020), Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang dan dinyatakan sebagai negara maju dalam perdagangan internasional.
(Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
