KAB. TANGERANG – Aliansi Mahasiswa Tangerang (AMT) mengkritik keras pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi kinerja perangkat daerah Semester II Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang selama tiga hari, 11–13 Desember 2025, di luar daerah.
AMT menilai kebijakan tersebut menunjukkan adanya jurang antara wacana efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah dengan praktik birokrasi yang justru sarat pemborosan.
Koordinator AMT, Saiful Bahri, menegaskan bahwa rapat di luar kota secara otomatis menimbulkan pembengkakan anggaran, mulai dari biaya akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga kebutuhan penunjang lainnya.
“Rapat semacam ini sulit dibenarkan secara rasional. Padahal, kegiatan bisa dilaksanakan di dalam daerah atau melalui teknologi daring yang jauh lebih hemat biaya. Ini menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip value for money,” tegas Saiful, Minggu (14/12/2025).
Menurutnya, keputusan tersebut juga mencerminkan rendahnya sensitivitas Pemkab Tangerang terhadap kondisi fiskal daerah dan beban sosial yang ditanggung masyarakat. Di tengah tuntutan penghematan belanja publik, justru program-program pelayanan dasar yang berpotensi terdampak pemangkasan.
Saiful menilai, kebiasaan pejabat menggelar rapat di luar daerah dan di hotel berbintang menciptakan kesan bahwa efisiensi hanya diberlakukan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sementara itu, elit birokrasi tetap mempertahankan pola kerja yang boros dan eksklusif.
“Tindakan ini mengindikasikan adanya disonansi antara wacana dan praktik. Pemkab Tangerang seharusnya memberi keteladanan dalam pengelolaan anggaran. Ketika publik dituntut berhemat, pemerintah justru memilih opsi yang mahal dan tidak mendesak. Ini simbol ketidakpekaan sosial dan krisis empati birokrasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, kebijakan rapat luar kota di hotel mewah juga memunculkan pertanyaan serius terkait urgensi dan efektivitas. Menurut AMT, tidak ada korelasi kuat bahwa lokasi rapat di luar daerah secara otomatis meningkatkan kualitas kebijakan.
“Tanpa indikator kinerja yang jelas dan hasil konkret yang terukur, kegiatan semacam ini berisiko menjadi rutinitas administratif yang bersifat seremonial, bukan substantif,” tegas Saiful.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut tidak hanya bermasalah secara administratif, tetapi juga secara normatif dan simbolik. Jika praktik semacam ini terus dipertahankan, maka narasi efisiensi anggaran dikhawatirkan hanya menjadi slogan kosong.
“Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi kritis terhadap pola kerja semacam ini dan beralih ke tata kelola yang lebih rasional, hemat, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik,” pungkasnya.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh, undangan kegiatan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, pada 3 Desember 2025. Acara digelar di Hotel Holiday Inn Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat.
Kegiatan tersebut mencakup Gelar Pengawasan Inspektorat, Pemberian Penghargaan Kinerja Perangkat Daerah, ASN Award, serta Musrenbang Award 2025. Peserta yang tercantum dalam undangan meliputi seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala rumah sakit, serta kepala puskesmas se-Kabupaten Tangerang.
Meski agenda rapat evaluasi mengusung tema “Mendorong Efisiensi Belanja dan Efektivitas Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026” dengan jadwal yang padat, kegiatan tersebut juga diwarnai sesi hiburan. Bahkan, beredar informasi adanya penampilan grup band ternama Repvblik dalam rangkaian acara tersebut.
Rapat evaluasi yang digelar di luar daerah dengan mengusung tema efisiensi belanja pun menimbulkan tanda tanya di publik: apakah ini murni rapat evaluasi atau justru pesta birokrasi?
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemkab Tangerang terkait alasan dan urgensi pelaksanaan rapat di luar daerah tersebut.
Penulis: Saepulloh
Editor: Usman Temposo