Di Tengah Hujan, Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRD Lebak Sempat Rusuh

LEBAK – Ratusan mahasiswa yang terdiri dari HMI MPO Lebak, KAMMI, PMII, GMNI serta HMI yang mengatasnamakan Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Lebak, Senin (11/4/2022).

Dari pantauan Banten News dilapangan, aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa tersebut sempat terjadi dorong-dorongan antara masa aksi dengan pihak kepolisian yang berjaga, karena para mahasiswa ingin memasuki kantor DPRD Lebak.

kata Ketua Cabang HMI MPO Lebak Habibullah mengatakan, jika aksi ini bermulai dari isu perpanjangan 3 periode Presiden serta penundaan Pemilu 2024 yang membuat kegaduhan di masyarakat.

“Selain itu, kenaikan harga BBM yang tentunya akan berdampak atau mempengaruhi inflasi secara umum, kelangkaan minyak goreng, kenaikan tarif PPN yang meskipun hanya 1 persen tentunya akan tetap berpengaruh terhadap turunnya daya beli masyarakat, karena dikenakan langsung kepada masyarakat,” kata Habibullah dalam orasinya didepan Gedung DPRD Lebak, Senin (11/4/2022).

Ia menjelaskan, terkait mega proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang sangat dipaksakan namun tidak realistis untuk dilakukan bila melihat situasi keuangan negara saat ini tentunya menjadi tuntutan kami para mahasiswa untuk melakukan aksi unjuk rasa ini.

“Kami mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus akan terus mengaspirasikan kepada pemerintah, agar pemerintah bisa mendengar dan memahami semua aspirasi kami,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, bahwa ini merupakan bentuk sikap kami (mahasiswa) terhadap problem yang sedang beredar ditengah masyarakat, dan juga bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah yang semakin memburuk.

“Negara saat ini dihadapi dengan berbagai persoalan-persoalan yang membuat masyarakat semakin menderita, mulai dari keterpurukan dalam aspek ekonomi, stabilitas politik serta masalah sosial lainnya yang sudah tidak bisa lagi didiamkan,” ujarnya.

Habibullah menambahkan, dalam aksi unjuk rasa ini ada 7 tuntutan dari mahasiswa yang bisa ditangani dengan serius oleh para pemangku kebijakan yang ada di wilayah Kabupaten Lebak, antara lain.

“DPRD Lebak untuk mendesak Presiden Joko Widodo agar membatalkan mega proyek IKN, mendorong Polres Lebak untuk membentuk satgas pemberantasan mafia penimbun minyak goreng dan BBM, mendorong Pemda Lebak untuk melakukan Operasi Pasar untuk menjaga stabilitasi harga baham pokok dan ketersediaan BBM, tindak tegas oknum dalam yang membuat kegaduhan penundaan Pemilu 2024, menuntut DPRD Lebak untuk menuntut kenaikan BBM, mengkaji urang kenaikan PPN 1 persen serta meminta Pends Lebak ikut andil dalam menyelesaikan kinfolk agraria Di Kabupaten Lebak,” imbuhnya.

Terakhir Habibullah menyampaikan, bahwa siapapun, dimanapun dan kapanpun, jika ada yang ingin melanggar amanah amandemen UUD 1945 serta adanya kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat. Maka dari itu, mahasiswa lah yang akan menjadi garda terdepan dalam menolak segala bentuk kebejatan yang dilakukan oleh Pemerintah.

“Mudah-mudahan dengan aksi unjuk rasa ini menjadi pertanda kuat bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan pusat-pusat kaum terpelajar yang sudah sepantasnya menjadi garda terdepan di dalam menjaga warisan-warisan baik yang diberikan oleh para pendiri bangsa lewat kucuran keringat, air mata serta darah,” katanya. (Tra/San/Red).