CILEGON – Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Golkar, Aisul Umami, menyoroti ketidakhadiran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripuna penetapan Anggaran Perubahan 2026. Ia menilai sikap tersebut mencerminkan kurangnya keseriusan dalam mengawal program-program Wali Kota Cilegon, terutama di tengah kondisi anggaran yang sedang defisit.

“Kenapa tadi rekan kami dari Fraksi Golkar menginstruksikan rapat untuk mengabsen OPD-OPD? Karena saat ini Wali Kota ingin menata Cilegon lebih baik lagi di tengah anggaran yang sedang defisit,” ujar Aisul, Rabu (30/9/2026).

Ia menyesalkan sikap sejumlah OPD yang terkesan tidak serius mengawal program Wali Kota. Padahal, menurutnya, jika terjadi persoalan di masyarakat, yang pertama disalahkan adalah kepala daerah.

“Ini kebiasaan OPD di saat penetapan anggaran pada mangkir. Padahal anggaran ini mereka yang akan menggunakan,” tegasnya.

Aisul juga menyoroti masalah kedisiplinan dan ketepatan waktu aparatur pemerintah. Menurutnya, diperlukan penataan jadwal dan koordinasi internal yang lebih baik agar agenda kerja kedinasan yang mendesak tidak menjadi hambatan untuk hadir tepat waktu.

“Kami menyadari pentingnya efisiensi waktu dalam rapat instansi pemerintahan. TAPD akan melakukan evaluasi internal guna memastikan koordinasi penugasan berjalan optimal,” jelasnya.

Terkait kehadiran dan penugasan resmi, Aisul memastikan bahwa apabila ada anggota TAPD atau Kepala Perangkat Daerah yang berhalangan hadir karena tugas dinas luar yang tidak dapat ditinggalkan, akan ada pemberitahuan resmi beserta penunjukan pejabat pelaksana atau wakil yang berkompeten sesuai ketentuan.

Ia pun berharap sinergi dan keharmonisan kerja antara Eksekutif dan Legislatif di Kota Cilegon terus terjaga demi kemajuan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.

“Sinergi pembangunan daerah harus tetap terjaga. Ini demi Cilegon yang lebih baik,” pungkas Aisul.

Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin