Beranda Pemerintahan Dewan Pertanyakan Penyaluran JPS Pemprov Banten

Dewan Pertanyakan Penyaluran JPS Pemprov Banten

Ketua DPRD Banten, Andra Soni. Foto: Iyus/Bantennews.co.id)

SERANG – DPRD Banten kembali mempertanyakan penyaluran jaring pengaman sosial (JPS) bagi 421.177 kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 di Provinsi Banten. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali melakukan refocusing (pergeseran) anggaran tahap III untuk penanganan virus corona yang masuk dalam anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) sebesar Rp2,134 triliun.

Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengatakan, penyaluran tahap pertama JPS masih belum selesai.

“Ini sudah masuk bulan ketiga. Tapi (penyaluran) JPS belum terselesaikan. Dan itu yang kita pertanyakan, kita masih menunggu penjelasan dari pemprov,” kata Andra, Kamis (25/6/2020).

Pihaknya berharap, Pemprov Banten segera menyelesaikan penyerapan anggaran penanganan Covid-19 sebelum masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2020.

“Apa yang direncanakan untuk Covid-19, penyerapannya sejauh ini bagaimana. Yang bisa kita lihat itu rencana membantu masyarakat terdampak dengan JPS Rp600 ribu per KK dari 400 ribu lebih KK yang sampai saat ini belum teralisasi penuh pada bulan pertama. Kita masih menunggu detilnya,” ujarnya.

Terkait pengawasan, Andra mengungkapkan hal itu sudah dilakukan oleh Komisi V yang merupakan mitra kerja dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk dalam gugus tugas penanganan Covid-19 Provinsi Banten yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Kebanyakan refocusing anggaran itu mitra Komisi V, seperti Dinkes, Dinsos. Dan itu sduah dilakukan (pengawasan) oleh komisi,” katanya.

Saat ditanya laporan penggunaan anggaran refocusing tahap II, Andra juga mengaku belum.mendapatkan laporan. Meski begitu, dirinya menilai hal itu sduah dilakukan oleh komisi melalui rapat koordinasi dengan mitra kerja.

“Di Banggar (Badan Anggaran) belum meminta laporan. Karena laporan itu lebih banyak di komisi-komisi yang merupakan bagiam dari upaya pengawasan. Jadi Banggar belum secara khusus melakukan rapat terkait hal tersebut. Tapi dalam waktu dekat kita akan pembahasan ke arah itu,” pungkasnya.

(Tra/Mir/Red)