Beranda Olahraga Dewan Hakim Tolak Dua Gugatan Sengketa Porprov Banten

Dewan Hakim Tolak Dua Gugatan Sengketa Porprov Banten

Suasana Persidangan pemeriksaan sengketa olahraga PTMSI yang diajukan oleh koni Kabupaten Tangerang. (Rizki)

TANGSEL – Dewan Hakim Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 menolak dua gugatan sengketa olahraga yang diajukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tangerang dan KONI Kabupaten Lebak.

Ketua Dewan Hakim Porprov VII Banten 2026, Mohamad Bayuni, menyampaikan kedua putusan tersebut setelah majelis memeriksa keterangan dan bukti dari para pihak dalam persidangan pada 16–17 November 2026.

Gugatan pertama diajukan KONI Kabupaten Tangerang terhadap Komisi Keabsahan PB Porprov VII Banten, Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah), serta Komisi Pertandingan PB Porprov. Perkara tersebut berkaitan dengan keabsahan atlet tenis meja bernama Gusti.

Dalam perkara nomor 01/DH-Porprov VII Banten/2026/Kota Tangsel, Dewan Hakim memutuskan menolak permohonan KONI Kabupaten Tangerang.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh keterangan dan bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Dewan Hakim memutuskan menolak permohonan pemohon,” kata Bayuni, Selasa (17/11/2026).

Putusan serupa dijatuhkan terhadap gugatan KONI Kabupaten Lebak dalam perkara nomor 02/DH-Porprov VII Banten/2026/Kota Tangsel. Sengketa ini berkaitan dengan pertandingan bola voli pasir dan melibatkan PB Porprov, sejumlah hakim pertandingan, serta Ketua Umum PBVSI Kota Tangerang Selatan sebagai pihak termohon.

Perkara tersebut bermula dari diskualifikasi atlet kontingen Kabupaten Lebak setelah muncul dugaan bahwa atlet bersangkutan berasal dari Jawa Barat.

Setelah memeriksa keterangan dan bukti yang disampaikan para pihak, Dewan Hakim memutuskan menolak permohonan KONI Kabupaten Lebak.

Sementara itu, Ketua Panitia Besar Porprov VII Banten 2026, Pilar Saga Ichsan, membenarkan bahwa kedua gugatan tersebut telah diputus oleh Dewan Hakim.

Menurut Pilar, seluruh sengketa selama penyelenggaraan Porprov diserahkan kepada Dewan Hakim untuk diperiksa dan diputus sesuai kewenangannya.

“Sudah kita kasih ke Dewan Hakim. Mereka yang membahas, dan dua gugatan sudah selesai. Mereka melaporkan,” jelasnya.

Baca Juga :  Klasemen Grup K Kualifikasi Piala Asia, Timnas Indonesia Mantap di Puncak

Pilar menegaskan, pemeriksaan keabsahan atlet harus dilakukan sebelum pertandingan berlangsung. Setiap atlet wajib memenuhi persyaratan identitas dan data yang didaftarkan oleh masing-masing kontingen.

Ia mengingatkan agar tidak ada atlet yang bertanding menggunakan identitas berbeda dari data pendaftaran. Ketentuan tersebut penting untuk menjaga keabsahan peserta dan menjamin kompetisi berlangsung sesuai aturan.

Penulis: M Rizki