KAB. SERANG – DPRD Kabupaten Serang kembali menyoroti hasil lelang jabatan (open bidding) untuk enam posisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.

Hingga awal 2026, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah belum juga melantik pejabat hasil seleksi tersebut, meskipun proses open bidding telah rampung sejak akhir 2025 lalu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas mendesak Bupati Serang agar segera melantik pejabat definitif pada enam OPD dimaksud.

Adapun enam jabatan kepala OPD yang dilelang meliputi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Selain itu, seleksi juga dilakukan untuk jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Serang.

“Sebaiknya pelantikan dilakukan di awal tahun agar pelaksanaan program pemerintah daerah dapat berjalan lebih maksimal. Kami optimistis hal ini penting agar serapan APBD 2026 bisa berjalan dengan baik,” kata Azwar Anas, Selasa (6/1/2026).

Menurutnya, kondisi jabatan yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dinilai kurang ideal karena dapat memengaruhi efektivitas kinerja birokrasi.

“Kalau masih Plt, menurut kami belum optimal. Tanggung jawabnya juga belum sepenuhnya, sehingga kinerja bisa kurang maksimal,” jelasnya.

Karena itu, Azwar meminta Bupati Serang segera menindaklanjuti hasil open bidding dan melantik pejabat definitif sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Kami mendorong agar hasil open bidding yang sudah ada ini segera ditindaklanjuti dengan pelantikan, supaya penyerapan APBD dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, serta program Bupati sesuai visi dan misi dapat terlaksana,” ujarnya.

Ia berharap pelantikan dapat dilakukan dalam waktu dekat agar pelaksanaan kegiatan APBD 2026 tidak mengalami keterlambatan.

“Harapannya bisa minggu ini atau minggu depan sudah dilantik, sehingga penyerapan APBD bisa segera berjalan,” tandasnya.

Penulis: Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor: Gilang Fattah