CILEGON – Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi PAN, H. Rahmatuloh, mengkritisi capaian pembangunan Pemerintah Kota Cilegon dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.

Meski realisasi pendapatan daerah mencapai 98,73 persen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target hingga 105,83 persen, Rahmatuloh menilai capaian tersebut belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai kita terlena dengan angka-angka yang terlihat bagus di atas kertas. Coba lihat indikator pembangunan manusianya dan kondisi lapangan kerja. Di situlah persoalan sebenarnya mulai terlihat,” ujar Rahmatuloh.

Menurutnya, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2025 menemukan adanya paradoks pembangunan di Kota Cilegon. Di satu sisi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 79,54, namun laju peningkatannya dinilai semakin melambat.

Ia menyebut sejumlah sektor strategis, terutama pendidikan, belum menunjukkan perkembangan signifikan.

“Ini kondisi yang stabil tapi tidak transformatif. Anggaran besar, tetapi kebijakannya belum cukup tajam,” katanya.

Rahmatuloh menjelaskan sektor kesehatan memang menunjukkan perkembangan cukup baik. Namun, rata-rata lama sekolah masyarakat masih meningkat sangat lambat dan terdapat kesenjangan cukup lebar antara harapan lama sekolah dengan realisasi yang dicapai warga.

“Kalau pendidikan tidak dipacu serius, bonus demografi yang seharusnya jadi peluang justru bisa berubah menjadi beban sosial,” tegasnya.

Selain pendidikan, Fraksi PAN juga menyoroti meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Cilegon. Berdasarkan data yang disampaikan, angka pengangguran naik dari 6,08 persen pada 2024 menjadi 7,41 persen pada 2025.

“Ini alarm keras. Ekonomi tidak sedang krisis besar, tetapi pengangguran justru naik. Artinya ada masalah antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

Rahmatuloh menilai Kota Cilegon sebagai daerah industri belum mampu membangun keterhubungan antara dunia pendidikan, pelatihan kerja, dan kebutuhan riil industri.

Akibatnya, investasi dan pertumbuhan industri terus berjalan, tetapi tenaga kerja lokal belum banyak terserap.

“Investasi masuk, industri tumbuh, tapi warga Cilegon sendiri masih banyak menganggur. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi kegagalan desain kebijakan,” katanya.

Ia juga menyinggung angka kemiskinan Kota Cilegon yang berada di level 3,44 persen. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada kecilnya angka kemiskinan, melainkan harus memperhatikan kecepatan dan keberlanjutan penurunannya.

“Kalau penurunannya lambat, berarti intervensinya belum tepat,” ucapnya.

Tak hanya itu, Rahmatuloh turut menyoroti perlambatan daya beli masyarakat pada 2025. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa ekonomi warga mulai melemah.

“Kalau daya beli melambat, artinya kemampuan ekonomi masyarakat mulai tertekan. Pemerintah harus bergerak cepat sebelum situasi memburuk,” katanya.

Karena itu, Fraksi PAN mendorong Pemerintah Kota Cilegon untuk mengubah fokus kebijakan pembangunan, dari sekadar mengejar serapan anggaran menjadi pembangunan yang benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat.

“APBD harus menjadi alat perubahan, bukan hanya dokumen administrasi. Kita butuh kebijakan yang berani, terukur, dan menyentuh akar persoalan,” tegas Rahmatuloh.

Ia memastikan DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Ini bukan kritik semata. Ini tanggung jawab bersama agar pembangunan Cilegon benar-benar membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Usman Temposo

Editor: Wahyudin