CILEGON – Pengusaha dan operator kapal ferry di Pelabuhan Merak kembali berunjuk rasa, Kamis (22/9/2022). Tuntutan aksi yang digelar di Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Banten masih sama seperti aksi sebelumnya, yakni mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar segera memberlakukan tarif sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan pemerintah ditambah dengan dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), karena kondisi angkutan penyeberangan yang sudah tidak kuat beroperasi lagi.
Namun aksi kali ini digelar dengan massa yang cukup besar dan pengamanan polisi yang cukup ketat.
Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Aminudin Rifai menegaskan pihak menolak penetapan tarif yang tidak mempertimbangkan kemampuan pengusaha angkutan penyebrangan untuk menutup biaya operasional atau penetapan tarif yang dipolitisasi.
Jika pemerintah menetapkan tarif tidak sesuai dengan perhitungan, kata dia, maka pengusaha minta agar diberikan kompensasi subsidi terhadap selisih kenaikan harga BBM.
“Jika pemerintah tidak segera menetapkan tarif sesuai perhitungan maka pengusaha akan mengurangi jumlah trip sebagai wujud ketidakmampuan membeli BBM,” tandasnya.
Dalam aksinya massa juga membentangkan berbagai spanduk dan poster yang bertuliskan aspirasi dan kecaman kepada Kemenhub.
(Man/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
