JAKARTA – DPP Partai Demokrat memberikan warning atau ultimatum kepada Anies Baswedan yang sampai saat ini belum juga mengumumkan nama bakal cawapres pendampingnya. Menurut Demokrat, hal itu bisa makin menurunkan peluang menggenggam sukses di Pemilu 2024. Demokrat mendorong agar Anies mengumumkan bakal cawapres pada bulan ini.
Dengan tegas Demokrat menyatakan akan mempertimbangkan untuk mengevaluasi dukungan mereka terhadap Anies jika bakal cawapres tak juga diumumkan pada Juni 2023 ini.
“Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi,” kata Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Senin (5/6/2023).
Di beberapa hasil lembaga survei, elektabilitas Anies menurun. Menurut Andi hal itu tidak terlepas dari lambatnya deklarasi cawapres.
“Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi. Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, makin jauh jaraknya,” tutur Andi.
Kata dia, akan menjadi berat jika perbedaan jarak elektabilitas dengan capres lain sudah semakin jauh. Ia berharap deklarasi cawapres dapat meningkatkan kembali elektabilitas Anies ke depan.
“Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat. Entar kalau, harus segera dilakukan deklarasi berpasangan supaya rakyat dan basis-basis pemilih, partai maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak dan menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies,” kata Andi.
Demokrat, NasDem dan PKS belakangan ini telah membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengusung Anies sebagai capres. Namun, koalisi ini belum mengumumkan cawapresnya.
Menurut survei ini dalam simulasi tiga nama, suara Prabowo Subianto mencatat angka tertinggi dengan 38 persen. Disusul Ganjar 34,2 persen, Anies 18,9 persen, dan 8,8 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Ultimatum dari Demokrat itu lantas direspons oleh PKS dan NasDem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang ditandatangani tak mengatur tenggat waktu bagi Anies untuk menentukan dan mengumumkan cawapresnya.
Isi Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang ditandatangani oleh Demokrat, PKS dan NasDem pada poin ketiga berisikan memberi mandat kepada capres untuk memilih calon pasangannya. Kemudian pada poin keenam berisikan pada waktunya koalisi mengumumkan pasangan capres dan cawapres.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi merespons santai ancaman Partai Demokrat. Aboe mengklaim Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tetap solid hingga kini.
“Yang begitu-begitu mah kita terima baik-baik saja, enggak usah terlalu serius,” kata Aboe di kompleks parlemen, Senin (5/6).
Aboe menyebut PKS setuju dengan Partai Demokrat yang mengusulkan agar cawapres Anies segera diumumkan. Ia pun menghormati usulan Partai Demokrat tersebut.
“Ya enggak apa-apa, namanya juga mendorong,” kata dia. (Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
