CILEGON – Mengambil momentum Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026, Forum Mahasiswa Cilegon (FMC) memberikan sorotan tajam terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang dinilai mengkhianati semangat perjuangan para pahlawan.
Meskipun Kota Cilegon memiliki potensi ekonomi besar sebagai kota industri, tata kelola pemerintahan serta buruknya pelayanan publik dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
Salah satu Koordinator Aksi FMC, Ahmad Maki, menegaskan bahwa makna kemerdekaan saat ini harus diwujudkan melalui keseriusan pemerintah daerah dalam mengentaskan berbagai ketimpangan dan persoalan publik.
“Kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajahan, melainkan juga bebas dari kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, buruknya pelayanan publik, serta kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegas Ahmad Makib saat menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Pemkot Cilegon, Selasa (10/11/2026).
FMC menilai Pemkot Cilegon selama ini terlalu berfokus pada capaian formalitas di atas kertas dibanding menghadirkan solusi nyata di lapangan. Berbagai persoalan mendasar seperti ancaman keselamatan lalu lintas, banjir, minimnya kualitas layanan kesehatan, hingga masalah penyerapan tenaga kerja lokal menjadi bukti belum optimalnya kinerja jajaran Pemkot Cilegon.
“Kami menilai bahwa pemerintah daerah tidak cukup hanya menghadirkan program dan menyampaikan laporan kinerja administratif. Pemerintah harus mampu membuktikan keberpihakannya melalui kebijakan yang terukur, transparan, tepat sasaran, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ahmad Makib.
Atas dasar evaluasi kinerja tersebut, FMC mendesak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon Robinsar-Fajar untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi ini mencakup perbaikan tata kelola keuangan daerah (APBD) agar berpihak pada kebutuhan dasar rakyat, serta ketegasan terhadap pejabat yang terbukti tidak kompeten.
Ahmad Maki juga mengingatkan agar peringatan Hari Pahlawan tidak sekadar dijadikan rutinitas upacara, tabur bunga, dan pidato penghormatan belaka oleh jajaran pejabat Pemkot Cilegon. Peringatan ini semestinya menjadi momentum introspeksi atas penyelenggaraan pemerintahan yang belum berpihak penuh pada rakyat.
“FMC menegaskan bahwa aksi ini bukanlah bentuk kebencian terhadap pemerintah, melainkan wujud tanggung jawab moral mahasiswa sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil untuk mengawal jalannya pemerintahan. Jika dahulu para pahlawan berjuang melawan penjajahan, hari ini kita harus berani melawan ketidakadilan, ketimpangan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang jauh dari kepentingan rakyat,” pungkas Ahmad Maki.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemkot Cilegon belum bersedia menemui massa mahasiswa.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin