SERANG – Pengurus baru Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Banten langsung menyoroti berbagai persoalan yang masih membelit dunia koperasi di Banten. Usai dikukuhkan di Pendopo Gubernur Banten, Jumat (12/6/2026).
Mereka menegaskan komitmen membenahi tata kelola koperasi sekaligus memperkuat peran koperasi dalam distribusi hasil pertanian dan produk UMKM.
Ketua Harian Dekopin RI, Priskhianto mengukuhkan kepengurusan Dekopinwil Banten periode 2026-2030 yang dipimpin Hasbi Sidik. Acara tersebut turut dihadiri Andra Soni, Farida Farichah, Fahmi Hakim, serta sejumlah kepala daerah dan tokoh masyarakat.
Hasbi Sidik menegaskan kepengurusan baru akan fokus memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat yang mandiri, profesional, dan berdaya saing.
“Koperasi harus mampu menjadi sokoguru dan alat perjuangan dalam peningkatan perekonomian kerakyatan yang bertransformasi menjadi lebih kuat, mandiri, profesional, dan berdaya saing tinggi,” katanya.
Wakil Ketua Dekopinwil Banten, Irfan Nur Ma’ruf, menilai pengukuhan pengurus tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Menurutnya, koperasi di Banten masih menghadapi banyak persoalan yang harus segera dibenahi.
“Kami berharap momentum pengukuhan Dekopinwil Banten ini menjadi momentum untuk memperbaiki mata rantai perkoperasian di Indonesia yang masih carut-marut, khususnya di Provinsi Banten,” ujar Irfan.
Ia menyoroti panjangnya rantai distribusi hasil pertanian dan produk UMKM yang membuat harga di tingkat konsumen tinggi, sementara petani dan produsen menerima keuntungan minim.
Karena itu, Irfan mendorong koperasi mengambil peran sebagai pusat distribusi hasil produksi masyarakat melalui konsep pusat distribusi koperasi atau KopHub.
“Koperasi bisa mengambil peran memangkas rantai pasok. Koperasi bisa menjadi tempat pengumpulan hasil produksi dari petani, peternak, atau pelaku UMKM dalam satu pusat distribusi. Bahkan koperasi bisa berkolaborasi dengan BUMD agar petani tidak lagi bergantung kepada tengkulak dan memperoleh harga yang lebih wajar,” tegasnya.
Menurutnya, penguatan koperasi harus berjalan seiring dengan pembenahan kelembagaan agar mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan secara nyata.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni meminta pengurus Dekopinwil membangun koperasi yang sehat dari sisi kelembagaan, permodalan, tata kelola, hingga pemanfaatan teknologi digital.
“Jika itu bisa diwujudkan, koperasi akan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah sekaligus mengurangi kesenjangan sosial,” katanya.
Andra juga mengajak seluruh pihak menghidupkan kembali semangat koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat yang berlandaskan gotong royong dan kekeluargaan.
Data Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencatat hingga akhir 2025 terdapat 6.860 koperasi yang beroperasi di Banten. Jumlah tersebut terdiri atas 5.309 koperasi primer dan 1.551 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di delapan kabupaten dan kota.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah berharap Dekopinwil Banten mampu memperkuat pengembangan koperasi di daerah, termasuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“KDMP milik masyarakat dan harus kita rawat serta kita besarkan,” ujarnya.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd