TANGSEL – Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) memberi dampak pada sektor perekonomian rumah makan atau Warteg di seluruh kawasan Jabodetabek.
Sehingga, mau tidak mau pelaku usaha Warteg dihadapkan dengan kemungkinan pahit, yaitu tutup warung.
Berdasarkan informasi dari Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara), ada sekitar 20.000 usaha warteg di Jabodetabek yang bakal menutup operasional bisnisnya di tahun ini.
Ketua Kowantara Mukroni saat dikonfirmasi mengatakan, Hal itu lantaran menyusul adanya gagal bayar dari pelaku usaha untuk memperpanjang sewa tempat. Semua itu, kata dia, akibat dari Covid-19.
“Di awal tahun ini kurang lebih ada 20.000 warteg yang akan tutup. Ini karena dari ketidakmampuan pengusaha warteg untuk memperpanjang sewa tempat usahanya. Ini merupakan bagian dari kesulitan permodalan salah satunya,” ucap Mukroni, Rabu (20/1/2021).
Mukroni menjelaskan, gagal bayar itu tak lepas dari terus turunnya pendapatan usaha sejak awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, yakni Maret 2020 lalu. Lantaran pandemi ini turut membatasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kelompok pekerja yang merupakan pelanggan setia warteg hilang begitu saja.
“Pendapatan para pelaku usaha juga udah turun terus dari Maret 2020 lalu. Untuk turunnya (pendapatan) karena aktivitas masyarakat semuanya terbatas (PSBB) juga. Turunnya omzet bisa mencapai 70 persen, biasa omzet sehari Rp2-3 juta sebelum pandemi, kini hanya Rp250-300 ribu per hari. Drastis banget turunnya kan,” jelasnya.
Faktor lain yang membuat omzet warteg menurun karena terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sehingga tingkat daya beli masyarakat termasuk pelanggan juga mengalami penurunan yang signifikan.
“Dari Covid-19 ini daya beli masyarakat juga turun banget, termasuk pelanggan kita juga kan yang banyakan pekerja. Karena PHK, jadi hilang konsumen,” tegasnya.
Selain itu, beberapa waktu terakhir sejumlah komoditas pangan utama mengalami kenaikan harga secara drastis. Sehingga membuat beban yang dipikul pelaku usaha warteg menjadi kian bertambah berat.
Oleh karena itu, Mukroni meminta pemerintah pusat maupun daerah di wilayah Jabodetabek mau membantu dengan memberikan stimulus berupa keringanan biaya sewa tempat. Sehingga kelangsungan bisnis warteg bisa tetap bertahan.
Menurut Mukroni, saat ini tercatat ada sekira 50.000 pelaku usaha warteg di Jabodetabek. Dia berharap selain keringanan biaya sewa tempat, akses perbankan untuk bantuan modal agar dibuka kembali bagi pelaku usaha warteg.
“Pemerintah harus memberikan upaya serius mungkin ke pelaku UMKM (pengusaha warteg). Kami siap jika ada pertemuan dengan pemerintah pusat maupun daerah terkait hal ini,” tutupnya. (Ihy/Red/SG)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
