TANGSEL – Sungai Cisadane menghadapi tekanan akibat pertumbuhan kawasan perkotaan, aktivitas industri, dan persoalan pengelolaan sampah di wilayah Tangerang Raya. Sejumlah pegiat lingkungan mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan sungai tersebut sebagai saluran pembuangan kawasan perkotaan.
Pengamat manajemen lingkungan, Asnil Bambani, mengatakan Cisadane memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat di wilayah Jawa Barat bagian barat, termasuk Tangerang dan sekitarnya. Karena itu, pengelolaan sungai harus mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan tata kelola kawasan di sepanjang daerah aliran sungainya.
”Dua sungai ini adalah inti peradaban di wilayah ini dan bisa dijadikan sentral dari kehidupan yang ada di Pulau Jawa bagian barat ini,” kata Asnil dalam diskusi terbuka bertema “Sungai Cisadane: Antara Urat Nadi Kehidupan dan Saluran Buang Perkotaan” di Rumah Makan Lembah Mas Jaya, Tangerang Selatan, Jumat (6/11/2026).
Asnil mengingatkan pencemaran sungai dapat berdampak panjang terhadap kesehatan manusia. Limbah yang mengandung logam berat, misalnya, dapat mengendap di lingkungan, diserap organisme, kemudian masuk ke tubuh manusia melalui rantai makanan.
Ia mencontohkan pengalamannya saat melakukan peliputan di kawasan industri kertas di Karawang. Berdasarkan penelitian yang diketahuinya, limbah industri di kawasan tersebut diduga mengandung arsenik. Zat berbahaya itu dapat diserap tanaman, termasuk padi, kemudian berpindah ke hewan dan berpotensi masuk ke tubuh manusia.
”Ketika kita meracuni air, ya kita akan kembali mendapatkan petaka tersebut,” katanya.
Asnil juga menyinggung peristiwa keruntuhan bangunan penahan atau tanggul di kawasan Cisadane sekitar 2019 yang menyebabkan material sampah menumpuk. Menurut dia, material tersebut perlu diuji untuk memastikan ada atau tidaknya kandungan zat berbahaya yang dapat mencemari lingkungan.
”Kalau ada, dia akan diserap oleh alam di sekitarnya. Jika alam di sekitarnya kita konsumsi, maka dia akan menumpuk ke dalam diri kita,” ujarnya.
Ia mengungkapkan hasil penelitian bersama sejumlah rekannya di Sungai Citarum pada 2023. Penelitian mengenai manajemen lingkungan itu menemukan limbah domestik sebagai salah satu sumber pencemaran terbesar, disusul aktivitas industri, peternakan, dan pertanian.
Namun, Asnil mengingatkan hasil penelitian di Citarum tidak bisa langsung digunakan untuk menggambarkan kondisi Cisadane. Penelitian khusus terhadap daerah aliran sungai Cisadane diperlukan untuk mengidentifikasi sumber dan tingkat pencemaran, termasuk yang berasal dari kawasan industri, permukiman, peternakan, dan pertanian.
”Dari temuan saya yang di Citarum, yang paling banyak mencemari itu adalah limbah rumah tangga. Kalau saya nggak tahu di Cisadane itu apa,” tutur Asnil.
Selain limbah domestik dan industri, ia menyoroti ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Organisme air, termasuk ikan, berpotensi menyerap zat berbahaya yang kemudian masuk ke tubuh manusia apabila dikonsumsi. Pencampuran sejumlah bahan kimia juga dapat menghasilkan senyawa berbahaya yang mengganggu ekosistem perairan.
Asnil turut mengkritik pengelolaan sungai yang hanya berorientasi mempercepat aliran air menuju laut. Menurut dia, normalisasi sungai seharusnya tidak mengabaikan fungsi ekologis kawasan di sekitarnya, terutama kemampuan tanah menyerap air.
Pembangunan yang menutup permukaan tanah dengan beton, kata dia, dapat mengurangi daya resap air dan meningkatkan limpasan ketika hujan.
”Air yang seharusnya bisa menjadi energi, kita buang langsung ke laut. Itu yang terjadi di Citarum,” katanya.
Tekanan terhadap sumber daya air juga berpotensi meningkat seiring berkembangnya industri pusat data atau data center di Tangerang. Asnil mengatakan fasilitas tersebut membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar, terutama untuk sistem pendinginan.
”Tangerang itu kedatangan investasi Rp3,1 triliun untuk membangun data center. Nah, data center ini adalah industri yang paling membutuhkan air. Dapat dari mana airnya? Kalau bukan dari air Cisadane?” ujarnya.
Ia mencontohkan konflik antara industri pusat data dan masyarakat di sejumlah wilayah Amerika Serikat akibat tingginya kebutuhan air. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan sumber pasokan air industri sebelum memberikan ruang bagi ekspansi investasi.
Asnil mendorong pemulihan Cisadane dilakukan berdasarkan penelitian dan karakteristik ekosistem daerah aliran sungai. Upaya tersebut mencakup pemantauan kualitas air, restorasi lingkungan, perlindungan habitat, penggunaan vegetasi yang sesuai, serta edukasi masyarakat di bantaran sungai.
Ia juga mengingatkan agar gerakan pelestarian tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau bergantung pada anggaran proyek.
”Jangan sampai kemudian gerakan untuk menjaga Cisadane ini tidak berkelanjutan, tidak bergantung kepada proyek. Bagaimana kemandirian,” ujarnya.
Cisadane yang Berubah Menjadi Halaman Belakang
Persoalan Cisadane tidak hanya berkaitan dengan pencemaran, tetapi juga perubahan hubungan masyarakat dengan sungai. Penggiat sejarah Serpong, Syahrudin alias Mang Iging, mengatakan Cisadane dahulu merupakan pusat kehidupan masyarakat sebelum kawasan perkotaan dan jaringan jalan raya berkembang.
Sungai tersebut menjadi jalur transportasi, sumber penghidupan, sekaligus ruang interaksi sosial warga. Kedudukannya bahkan telah terbentuk jauh sebelum masa kolonial Belanda.
”Komunitas yang saya gagas itu sebenarnya hanya untuk berbagi kenangan. Kenangan yang indah dan menyenangkan tentang Serpong, terutama berdasarkan foto-foto yang saya ambil sejak tahun 1980-an,” ujarnya.
Menurut Mang Iging, dokumentasi dan kesaksian warga yang mengalami langsung kehidupan masa lalu penting untuk melengkapi catatan sejarah Serpong. Sebab, informasi digital tidak selalu merekam seluruh pengalaman masyarakat di lapangan.
”Bicara Cisadane, sudah pasti itu warisan peradaban. Jauh sebelum seperti sekarang ini, Cisadane sebenarnya merupakan tampak muka. Sebelum ada jalan raya, bahkan sebelum masa Hindia Belanda,” tuturnya.
Pada masa kolonial Belanda, Cisadane tetap menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu jejak kegiatan ekonomi tradisional yang masih diingatnya adalah tempat pembakaran kapur atau jebongan.
”Di Serpong dulu ada tempat pengapuran, tempat pembakaran kapur atau jebongan. Saya pernah berbicara dengan arkeolog dari Jakarta yang datang ke Serpong untuk melihat tempat yang diperkirakan menjadi lokasi aktivitas tersebut,” katanya.
Sebelum akses jalan darat berkembang, masyarakat memanfaatkan aliran Cisadane untuk menghubungkan kawasan hulu dan hilir. Sungai menjadi jalur transportasi utama sekaligus tempat persinggahan warga.
”Sungai Cisadane menjadi urat nadi perekonomian pada zamannya, baik zaman kerajaan maupun Hindia Belanda. Sebelum ada jalan raya, Cisadane menjadi sentral transportasi dari hilir sampai ke hulu,” ujarnya.
Kedekatan masyarakat dengan sungai juga terlihat dari aktivitas sehari-hari. Hingga sekitar dekade 1990-an, warga masih memanfaatkan Cisadane untuk mandi dan membersihkan diri, termasuk menjelang Ramadan.
”Kalau bicara masa lalu yang saya rasakan, Cisadane memang menjadi sentral. Sampai tahun 1990-an ke belakang, kami masih melakukan banyak aktivitas di sana. Sebelum ada Cipeucang, kami mandi di sungai, bahkan menjelang bulan puasa,” ungkapnya.
Namun, perkembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan mengubah wajah sungai sekaligus hubungan masyarakat dengannya. Kawasan yang dahulu menjadi pusat aktivitas kini menghadapi persoalan sampah dan limbah.
Mang Iging mengakui Cisadane telah mengalami kerusakan seiring perkembangan kawasan perkotaan. Meski begitu, ia tidak ingin berspekulasi mengenai tingkat maupun sumber pencemaran karena hal tersebut membutuhkan penelitian dan keterangan pihak yang berkompeten.
”Sekarang Sungai Cisadane sudah banyak mengalami kerusakan seiring perkembangan zaman. Kalau bicara pencemaran, saya tidak ingin salah menyampaikan. Mungkin ada pihak yang lebih memiliki kapasitas untuk menjelaskan kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kawasan Cipeucang yang pernah menjadi perhatian dalam pembahasan lingkungan. Persoalan tersebut bahkan pernah diangkat melalui diskusi dan podcast di akun Instagram komunitasnya.
Menurut Mang Iging, pengelolaan Cisadane membutuhkan koordinasi lintas wilayah karena alirannya melintasi sejumlah daerah. Kebijakan pemerintah di satu wilayah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kawasan lain yang berada di sepanjang sungai.
Ia mengungkapkan, sejumlah penggiat sejarah dan lingkungan sebelumnya pernah membentuk komunitas bernama Lingkar Cisadane. Namun, menurut dia, diperlukan komunitas khusus yang secara konsisten berfokus pada pelestarian sungai tersebut.
”Memang harus ada komunitas khusus Cisadane. Potensinya sangat besar. Cisadane itu seharusnya menjadi tampak muka, bukan tampak belakang,” tegasnya.
Desak Penegakan Hukum dan Audit Tata Ruang
Sementara itu, Founder Masyarakat Peduli Lingkungan dan Kota (Malika) for Urban Studies, Muhammad Ikbal, menyoroti dugaan pelanggaran pengelolaan sampah dan pencemaran di sejumlah titik yang terhubung dengan daerah aliran sungai Cisadane.
Ikbal menyinggung keberadaan tempat penampungan sampah yang diduga beroperasi tanpa izin dan tidak dilengkapi instalasi pengolahan air lindi. Salah satu lokasi yang disebutnya adalah TPST Abu & Co. Menurut dia, persoalan perizinan dan pengolahan air lindi di fasilitas tersebut perlu mendapat perhatian serta penindakan dari pihak berwenang.
Ia juga menyoroti dugaan pencemaran pestisida di Kali Jeletreng yang merupakan bagian dari daerah aliran sungai Cisadane. Ikbal mendesak penegakan hukum terhadap perorangan maupun korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan.
Menurut dia, pembiaran terhadap dugaan pelanggaran lingkungan dapat menciptakan impunitas dan melemahkan upaya perlindungan sungai.
Ikbal turut mengkritik kebijakan pembangunan yang dinilai belum menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan gagasan pembangunan yang tidak memunggungi laut yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo.
”Sebetulnya, waktu Jokowi menyampaikan konsep negara maritim atau tidak memunggungi laut, sayangnya ini cuma jadi sebatas akrobat public relations atau akrobat politik,” kata Ikbal.
Menurut Ikbal, gagasan tersebut seharusnya menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan dan memperbaiki kerusakan ekologi, bukan sekadar slogan politik. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah mengaudit rencana tata ruang agar pembangunan tidak mengabaikan daya dukung lingkungan.
”Sebetulnya jika benar-benar dilakukan, ini jadi patok kesadaran baru untuk mengoreksi ekologi yang rusak, yang bisa dimulai dari audit Rencana Tata Ruang. Kenapa menjadi Rencana Tata Uang?” tandasnya.
Bagi Ikbal, perlindungan Cisadane tidak cukup dilakukan melalui kegiatan pembersihan sungai atau program lingkungan sesaat. Pemerintah perlu membenahi tata kelola kawasan, mengevaluasi kebijakan pembangunan, dan menindak pelanggaran lingkungan.
Adapun Mang Iging berharap pemerintah, komunitas, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat membangun forum bersama untuk membahas persoalan Cisadane sekaligus merumuskan langkah pemulihannya.
”Bagaimana iktikad baik kita semua sebagai penggiat agar alam ini tetap lestari? Forum seperti ini memang penting supaya dari semua sisi kita bisa memaparkan kendala dan mencari solusi,” kata dia.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Wahyudin